APBD Untuk Rakyat, Fokus Pembangunan Tahun 2021    

oleh
Bappeda Litbang Ponorogo, Sumarno.

KILASJATIM.COM, Ponorogo – Peningkatan kesejahteraan rakyat berbasis nilai-nilai agama dan budaya merupakan tema Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Ponorogo tahun 2021 mendatang yang merupakan tahun terakhir pelaksanaan RPJMD Kabupaten Ponorogo tahun 2016–2021.

Hal ini disampaikan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian Pengembangan (Bappeda Litbang), Sumarno di sela-sela pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Badegan, Selasa (11/2/2020).

“Di Tahun terakhir pelaksanaan RPJMD, kita fokuskan peningkatan kesejahteraan rakyat berbasis nilai-nilai agama dan budaya. Artinya bahwa APBD dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bahasa sederhananya APBD untuk rakyat. Dari situ fokusnya adalah seluruh kegiatan yang berorientasi untuk kepentingan masyarakat,”ungkapnya.

Program kegiatan untuk kepentingan masyarakat nantinya akan disesuaikan dengan tugas pokok fungsi dari masing-masing OPD. Misalnya Dinas PUPKP dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), Dinas Kesehatan dapat membantu melalui stimulan jambanisasi, Dinas sosial dapat memberikan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) versi pemerintah daerah. Fokus program kegiatan lain adalah pada lembaga sosial seperti kepada guru ngaji, posyandu dan panti asuhan.

BACA JUGA: Bupati Ponorogo Bantu 30.000 Masker ke Hongkong

Selain program tersebut, pemberdayaan masyarakat juga menjadi fokus pembangunan Tahun 2021. Salah satu program adalah mengurangi biaya dari produksi. Hal tersebut dapat dilakukan dengan pemberian alat pertanian, pupuk, bibit, meningkatkan jalan usaha tani, meningkatkan infrastruktur Jaringan Irigasi Desa/Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JIDES/JITUT) dan meningkatkan infrastruktur umum.

Di samping itu, pada tahun 2021 direncanakan pengembagan kawasan pertanian terpadu di Kecamatan Pudak, yang merupakan 10 Kabupaten/Kota terpilih se-Indonesia hasil kerjasama Kementerian Desa PDTT dengan pemerintah daerah.

“Pada tahun 2021 dapat dipastikan pengembangan Kawasan pertanian terpadu di Pudak yang merupakan 10 kabupaten/kota se-Indonesia, kerjasama Kementerian Desa PDTT dengan pemerintah daerah,” pungkasnya. (hms/kj25)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *