KILASJATIM.COM, Sidoarjo – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Sidoarjo resmi meluncurkan Aplikasi Pendataan Media sebagai bagian dari upaya memperkuat sistem digitalisasi dalam pengadaan barang dan jasa (PBJ), khususnya di sektor publikasi media.
Peluncuran dilakukan dalam kegiatan Sosialisasi Pengadaan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2025 yang digelar di Ruang Delta Graha, Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo, Rabu (11/6/2025).
Kepala Diskominfo Sidoarjo, Noer Rochmawati, menegaskan bahwa digitalisasi merupakan langkah strategis untuk mewujudkan layanan publik yang efisien, transparan, dan akuntabel.
“Digitalisasi bukan lagi pilihan, tapi kebutuhan. Sistem manual dalam pengadaan media tidak lagi relevan. Kita perlu sistem yang tertib dan cepat, dan itu hanya bisa dicapai melalui teknologi,” jelasnya.
Aplikasi Pendataan Media ini, kata Noer, dirancang untuk menyederhanakan dan mendokumentasikan seluruh proses kemitraan antara pemerintah dan media, mulai dari pendataan, penawaran, hingga pembayaran. Ia juga meminta seluruh insan media untuk segera melengkapi data mereka dalam aplikasi, agar tidak perlu lagi menyerahkan dokumen secara manual.
“Kami ingin kerja sama ke depan berjalan lebih praktis dan akurat. Semua data harus terdigitalisasi agar verifikasi dan evaluasi lebih efektif,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua Komisi A DPRD Sidoarjo, H. Rizza Ali Faizin, yang turut hadir dalam kegiatan tersebut, menyatakan dukungan penuh terhadap inisiatif digitalisasi oleh Diskominfo.
“Transformasi digital ini sangat kami dukung. Aplikasi ini bisa menjadi pusat data yang valid dan terbuka, yang penting untuk akuntabilitas publik,” ujarnya.
Rizza menambahkan, sosialisasi seperti ini penting untuk menyamakan pemahaman antara pemerintah dan media, agar sistem baru ini benar-benar memberikan dampak nyata dalam tata kelola informasi pemerintahan.
Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan dari berbagai media cetak dan elektronik, serta pejabat dari Diskominfo, termasuk Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, M. Wildan, dan perwakilan dari tim PBJ. Diskusi berlangsung interaktif, menandai komitmen bersama dalam memperkuat ekosistem informasi yang lebih modern dan tertib administrasi. (TAM)
