KILASJATIM.COM, Malang – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Malang menggelar Gladi Posko atau Command Post Exercise (CTX) Erupsi Gunung Kelud. Sebagai bentuk kesiap Siagaan dalam menghadapi bencana alam. Kegiatan berlangsung di Gedung BPBD Kabupaten Malang, Kamis (2/7/2026).
Melibatkan sejumlah organisasi perangkat daerah seperti BPBD Kota Malang, BPBD Kota Batu, BPBD Provinsi Jawa Timur, unsur TNI-Polri, relawan kebencanaan, hingga dunia usaha yang berada di wilayah Malang Raya. Kegiatan ini dilakukan untuk mengukur kecepatan dan ketepatan menangani bencana yang terjadi.
“Bencana memang tidak bisa diprediksi kapan datangnya, namun kesiapsiagaan adalah hal mutlak yang dapat disiapkan dan dilatih,” kata Bupati Malang Drs Sanusi M.M yang hadir di Gladi Posko.
Menurutnya, salah satu ancaman nyata yang harus diantisipasi masyarakat Malang Raya adalah aktivitas vulkanik Gunung Kelud. Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) erupsi terakhir yang terjadi pada 2014 telah memicu kerugian sebesar Rp 392,66 miliar.
Selain korban jiwa, juga terjadi material kerusakan bangunan, ribuan hektare lahan pertanian dan puluhan ribu hewan ternak. Wilayah paling parah terdampak di Kabupaten Malang adalah Kecamatan Ngantang dan Kasembon. Maka, skenario Gladi Posko mengacu pada penanggulangan bencana erupsi Gunung Kelud.
“Semua sektor harus tangguh bencana dan menyadari bahwa Malang adalah daerah rawan bencana.
Harus ada peningkatan dari berbagai sektor tentang bagaimana menghadapi bencana,” ujar Purwoto S.Sos., M.Si, Kalaksa BPBD Kabupaten Malang.
Diantaranya dengan pelatihan Gladi posko dan Gladi Lapang atau Field Training Exercise (FTX). Sebab, Gladi Posko adalah simulasi yang akan mencerminkan penanganan bencana di lapangan, dan merekatkan koordinasi lintas sektor.
Ditambahkan Sadono Irawan, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Malang, langkah penanganan darurat menghadapi potensi ancaman erupsi Gunung Kelud perlu disinergikan agar koordinasi dan kesiapsiagaan semakin kuat.
Melalui simulasi, pembagian peran dan tanggung jawab antarinstansi menjadi lebih jelas dan terkoordinasi. Simulasi ini juga memantapkan penetapan jalur evakuasi, titik pengungsian, serta mekanisme distribusi logistik. Dengan demikian, seluruh pihak memiliki kesiapan yang lebih baik untuk merespons secara cepat dan efektif ketika bencana terjadi.
Usai Gladi Posko, akan digelar pula FTX di Selorejo, Kecamatan Ngantang, pada 7-8 Juli 2026. Kecamatan Ngantang dipilih karena berada dalam Kawasan Rawan Bencana (KRB) II dan III Gunungapi Kelud.
Sebagai bagian dari uji dokumen RPKB Kabupaten Malang yang telah disusun pada 2025, Table Top Exercise (TTX) juga dilakukan akhir tahun lalu. Simulasi berupa TTX, Gladi Posko dan Gladi Lapang ini merupakan upaya untuk memperbarui RPKB. Pada akhirnya, diharapkan RPKB dapat menjadi dokumen yang memandu semua pihak dalam merespon situasi darurat bencana di Kabupaten Malang.
Pelaksanaan simulasi ini mendapat dukungan dari Program SIAP SIAGA Provinsi Jawa Timur. Serta wujud kerja sama antara BPBD Kabupaten Malang dengan Pemerintah Australia melalui program penguatan ketangguhan bencana.
“Seluruh kegiatan simulasi tersebut adalah bagian dari upaya pengujian dan pemutakhiran RPKB dan Rencana Kontingensi Erupsi Gunungapi Kelud Kabupaten Malang. Menjadi sarana untuk memvalidasi rencana sekaligus mengidentifikasi kekurangan yang perlu diperbaiki,” kata Mambaus Su’ud Msc, Manajer Program dan Kemitraan Program SIAP SIAGA Jawa Timur.
Kapasitas kelembagaan dan koordinasi multi-pihak dalam menghadapi ancaman erupsi Gunungapi Kelud juga dapat ditingkatkan melalui kegiatan ini. Termasuk sebagai pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Kebencanaan.
RPKB dan Rencana Kontingensi (RenKon) perlu diuji sebelum bencana terjadi untuk memastikan keduanya tidak hanya baik di atas kertas. Namun, bagaimana mekanisme komando, serta kesiapan logistik dan evakuasi dapat dijalankan secara efektif dalam situasi darurat yang sesungguhnya.
Hadir pula dalam acara ini Kalaksa BPBD Provinsi Jatim Gatot Soebroto yang bersama Mambaus Su’ud menyerahkan dokumen RPKB Kabupaten Malang kepada Bupati Malang. Selanjutnya RPKB akan diserahkan kepada Sekda Kabupaten Malang selaku ex official Kepala BPBD.
Singkatnya, pengujian RenKon dan RPKB merupakan investasi kesiapsiagaan. Identifikasi dan perbaikan kelemahan sebelum bencana terjadi sangat penting dilakukan. Harapannya, pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan dapat memberikan respons yang lebih cepat, terkoordinasi, efektif, dan tepat sasaran. Risiko korban jiwa, kerugian, dan gangguan terhadap pelayanan publik pun dapat diminimalkan. (TQI)
