KILASJATIM.COM, Surabaya – Kebijakan moratorium pembangunan dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diumumkan Badan Gizi Nasional (BGN) berpotensi berdampak pada ratusan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Jawa Timur yang masih dalam tahap persiapan.
Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak mengatakan pihaknya masih menunggu petunjuk resmi dari BGN terkait pelaksanaan kebijakan tersebut, termasuk nasib dapur MBG yang saat ini sedang dibangun maupun masih mengurus perizinan.
Emil yang juga Kasatgas MBG Jatim menyebut, berdasarkan data yang dipaparkan dalam rapat sebelumnya terdapat 402 titik SPPG di Jawa Timur yang masih berstatus persiapan dari total kebutuhan sekitar 4.488 titik.
“Kami masih menunggu penjelasan lebih lanjut dari BGN. Nanti akan dilihat apakah titik-titik tersebut sudah melampaui batas waktu yang ditetapkan atau belum,” kata Emil, Sabtu (6/6/2026).
Ia menegaskan keputusan terkait kelanjutan pembangunan maupun operasional SPPG sepenuhnya berada di tangan BGN sebagai pelaksana program.
Di tengah ketidakpastian tersebut, pelaksanaan MBG di Jawa Timur terus berjalan. Hingga 1 Juni 2026, program tersebut telah menjangkau sekitar 8,95 juta penerima manfaat.
Jumlah itu ditopang oleh 4.488 SPPG yang tersebar di berbagai daerah. Dari total tersebut, sebanyak 4.086 unit telah beroperasi, sementara 402 unit lainnya masih dalam tahap persiapan.
Emil menilai kebijakan yang diambil BGN bertujuan memperkuat pelaksanaan program agar manfaatnya dapat dirasakan lebih optimal oleh masyarakat. Selain moratorium pembangunan dapur baru, BGN juga disebut tengah menyiapkan evaluasi dan penataan ulang sejumlah aspek program.
Karena itu, ia meminta seluruh pihak tidak terburu-buru mengambil kesimpulan sebelum ada arahan resmi dari pemerintah pusat.
“Kita tunggu instruksi yang spesifik dari BGN. Yang jelas, Jawa Timur siap menjadi mitra yang baik dalam pelaksanaan program MBG,” pungkas mantan Bupati Trenggalek ini. (cit)
