KILASJATIM.COM, Bondowoso – Bupati Bondowoso Abdul Hamid Wahid menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Bondowoso untuk terus memperkuat pembangunan daerah, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
Komitmen tersebut disampaikan Abdul Hamid saat memberikan tanggapan dan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dalam rapat paripurna DPRD Bondowoso.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati menyampaikan apresiasi kepada seluruh fraksi DPRD yang telah memberikan berbagai masukan, kritik, dan saran. Menurutnya, pandangan fraksi menjadi bagian penting dalam proses penyempurnaan kebijakan dan program pembangunan daerah.
Ia menilai sinergi antara legislatif dan eksekutif diperlukan untuk memastikan kebijakan yang dirumuskan pemerintah benar-benar mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
Menanggapi catatan fraksi terkait pembangunan ekonomi, Abdul Hamid menjelaskan bahwa Pemkab Bondowoso terus berupaya meningkatkan investasi daerah. Salah satunya melalui penyusunan dokumen Investment Project Ready to Offer (IPRO) sebagai instrumen untuk menawarkan berbagai potensi investasi yang dimiliki daerah.
Selain itu, pemerintah juga melakukan penyederhanaan layanan perizinan serta memberikan pendampingan kepada investor hingga tahap realisasi investasi.
Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan aktivitas ekonomi sekaligus membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat Bondowoso.
Di sisi pendapatan daerah, pemerintah mengakui adanya penyesuaian target pada sejumlah sektor pajak. Namun, berbagai strategi disiapkan untuk mengoptimalkan penerimaan daerah.
Strategi tersebut meliputi pemutakhiran data wajib pajak, intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah, peningkatan pengawasan, hingga pemanfaatan teknologi informasi. Upaya tersebut diarahkan untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat sekaligus memperkuat kapasitas fiskal daerah.
Pemkab Bondowoso juga terus melakukan penataan aset daerah. Salah satu langkah yang dilakukan adalah mempercepat proses sertifikasi tanah milik pemerintah daerah.
Menurut Bupati, sertifikasi aset penting untuk memberikan kepastian hukum sekaligus mewujudkan tertib administrasi dalam pengelolaan aset daerah.
Perkuat UMKM dan Pelayanan Dasar
Perhatian terhadap pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) juga menjadi salah satu fokus pemerintah daerah. Melalui Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT), Pemkab Bondowoso memberikan berbagai layanan untuk membantu UMKM meningkatkan kapasitas dan daya saing.
Layanan tersebut mencakup konsultasi usaha, pendampingan legalitas, pelatihan, hingga pengembangan kapasitas usaha.
Pemerintah berharap dukungan tersebut dapat mendorong UMKM naik kelas serta memberikan kontribusi lebih besar terhadap perekonomian daerah.
Sementara pada sektor pelayanan dasar, penanganan kekeringan masih menjadi salah satu prioritas Pemkab Bondowoso.
Selain melakukan distribusi air bersih di wilayah terdampak, pemerintah menyiapkan solusi jangka panjang melalui pembangunan sumur bor dan jaringan pipanisasi.
Pembangunan infrastruktur air tersebut akan dilakukan berdasarkan kajian teknis agar mampu menjadi solusi berkelanjutan dalam memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat.
Di bidang pendidikan, Pemkab Bondowoso terus melakukan penataan kepala sekolah dan pemerataan tenaga pendidik. Pemerintah juga menjalankan berbagai program peningkatan kompetensi guru dan kepala sekolah.
Pemkab juga berupaya mendapatkan dukungan pemerintah pusat melalui program revitalisasi sekolah dan digitalisasi pendidikan.
Sektor kesehatan turut menjadi perhatian pemerintah daerah. Pembinaan terhadap Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Puskesmas dan Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) terus dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan.
Selain itu, pemerintah berupaya memenuhi kebutuhan alat kesehatan serta memperluas kapasitas layanan Intensive Care Unit (ICU) di RSUD dr. H. Koesnadi guna mengantisipasi peningkatan kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat.
Pemutakhiran Data Sosial
Abdul Hamid juga menekankan pentingnya validitas data sosial sebagai dasar dalam menyusun kebijakan dan menentukan sasaran program pemerintah.
Karena itu, pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) terus dilakukan. Data yang akurat dinilai penting agar program bantuan maupun berbagai intervensi pemerintah dapat diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Terkait capaian pembangunan, Bupati menyampaikan sejumlah indikator makro daerah menunjukkan tren positif.
Pertumbuhan ekonomi Bondowoso terus bergerak naik, sementara tingkat pengangguran terbuka relatif terkendali dan ketimpangan pendapatan tetap terjaga.
Meski demikian, pemerintah daerah masih menghadapi sejumlah tantangan pembangunan. Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan percepatan penurunan angka kemiskinan tetap menjadi agenda prioritas Pemkab Bondowoso.
Abdul Hamid menegaskan, seluruh program pembangunan tersebut membutuhkan sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dunia usaha, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan.
Melalui pembahasan Perubahan APBD 2026, pemerintah berharap dapat memperkuat kualitas penganggaran sekaligus memastikan program pembangunan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Bondowoso. (wan)
