KILASJATIM.COM, Bondowoso – Anggota DPRD Kabupaten Bondowoso dari Fraksi Partai Golkar, Sandi Ikromah Aulia Mochtar, menyampaikan pemandangan umum fraksinya terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD.
Dalam penyampaiannya, Sandi yang juga menjabat sebagai Ketua Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KPPG) Kabupaten Bondowoso mengawali dengan memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Bondowoso atas keberhasilannya kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025.
Menurutnya, capaian opini WTP menunjukkan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah telah disusun sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan, didukung sistem pengendalian internal yang memadai, serta mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
Namun demikian, Sandi menegaskan bahwa opini WTP bukanlah tujuan akhir dalam pengelolaan keuangan daerah.
“Opini WTP harus menjadi instrumen untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, serta memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya saat membacakan pemandangan umum Fraksi Golkar.
Dalam kesempatan tersebut, Fraksi Golkar memberikan perhatian serius terhadap tingginya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran 2025. Fraksi meminta Pemerintah Kabupaten Bondowoso menjelaskan secara rinci besaran SILPA beserta faktor-faktor utama yang menyebabkan angkanya relatif tinggi.
Menurut Fraksi Golkar, pemerintah perlu menguraikan apakah SILPA tersebut berasal dari rendahnya realisasi belanja modal sehingga sejumlah pembangunan fisik tertunda, efisiensi pengadaan barang dan jasa, tidak terserapnya belanja operasional, adanya program yang gagal dilaksanakan, atau justru karena realisasi pendapatan daerah melampaui target.
Selain itu, Fraksi Golkar juga meminta penjelasan mengenai organisasi perangkat daerah (OPD) yang memberikan kontribusi terbesar terhadap terbentuknya SILPA. Informasi tersebut dinilai penting sebagai bahan evaluasi terhadap kualitas perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan APBD.
Fraksi Golkar turut menyoroti realisasi belanja modal yang menjadi salah satu indikator penting keberhasilan pembangunan daerah. Pemerintah Kabupaten Bondowoso diminta memberikan penjelasan apabila penyerapan belanja modal belum optimal, termasuk apakah dipengaruhi oleh keterlambatan proses pengadaan, kendala administrasi, perubahan kebijakan, atau lemahnya kesiapan perencanaan di masing-masing perangkat daerah.
Sandi berharap perencanaan pembangunan ke depan dapat disusun lebih matang sehingga proses pengadaan bisa dimulai lebih awal dan pelaksanaan proyek pembangunan selesai tepat waktu.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa keberhasilan pengelolaan APBD tidak hanya diukur dari besarnya pendapatan daerah maupun keberhasilan mempertahankan opini WTP. Menurutnya, ukuran utama keberhasilan adalah sejauh mana anggaran mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Keberhasilan APBD harus tercermin dari meningkatnya pertumbuhan ekonomi, menurunnya angka kemiskinan, pembangunan infrastruktur yang merata, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan, serta meningkatnya kesejahteraan masyarakat Bondowoso,” tegasnya.
Menutup pemandangan umum Fraksi Golkar, Sandi menegaskan komitmen fraksinya untuk terus mendukung seluruh program Pemerintah Kabupaten Bondowoso yang berpihak kepada kepentingan rakyat. Meski demikian, dukungan tersebut harus diiringi dengan evaluasi yang objektif agar pengelolaan APBD semakin akuntabel, berkualitas, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
Fraksi Golkar berharap seluruh catatan, masukan, dan pertanyaan yang disampaikan dalam pemandangan umum tersebut dapat dijawab secara jelas, rinci, dan berbasis data oleh Pemerintah Kabupaten Bondowoso sebagai bagian dari pembahasan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.(wan)
