KILASJATIM.COM, Surabaya – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyatakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur siap mendukung percepatan pembangunan Giant Sea Wall (GSW) di wilayah Jawa Timur dari target semula 20 tahun menjadi 15 tahun.
Menurut Khofifah, percepatan pembangunan tanggul laut raksasa itu penting dilakukan seiring meningkatnya risiko di kawasan pesisir utara Jawa.
“Diperlukan intervensi infrastruktur berskala besar yang terintegrasi dengan kebijakan lingkungan dan sosial,” kata Khofifah saat menerima Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan sekaligus Kepala Badan Otorita Pengelola Pantura Jawa Laksamana TNI (Purn) Dr Didit Herdiawan Ashaf di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, dalam keterangannya, Minggu, 26/4/2026.
Khofifah menjelaskan, fokus pembangunan GSW di Jawa Timur berada di tiga kawasan strategis Pantai Utara (Pantura), yakni Kabupaten Tuban, Kabupaten Lamongan, dan Kabupaten Gresik.
Ketiga wilayah tersebut dinilai sebagai zona kritis pesisir utara Jawa Timur yang memiliki tingkat kerentanan tinggi terhadap penurunan muka tanah, banjir rob, serta tekanan aktivitas ekonomi dan industri pesisir.
Secara kelembagaan, lanjut Khofifah, Gubernur Jawa Timur bersama Bupati Tuban, Lamongan, dan Gresik masuk dalam Dewan Pengelola Pantura Jawa sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2025 Pasal 6.
Posisi tersebut dinilai strategis karena memberi ruang intervensi langsung bagi daerah dalam pengambilan keputusan nasional, khususnya sinkronisasi pusat dan daerah dalam implementasi proyek strategis nasional (PSN).
“Jawa Timur sebagai aktor kunci dalam pengelolaan Pantura Jawa,” ujarnya.
Khofifah mengatakan, pembangunan GSW di Pantura Jawa Timur memiliki urgensi tinggi karena kawasan tersebut menghadapi tekanan multidimensi.
Di antaranya penurunan muka tanah mencapai 1–2 sentimeter per tahun yang diperparah kenaikan muka air laut serta gelombang pasang ekstrem.
Selain itu, terdapat ancaman banjir rob yang semakin intens, abrasi, hingga potensi krisis air bersih di wilayah pesisir.
“Termasuk kerentanan sosial meningkatnya jumlah penduduk terdampak banjir rob dan degradasi kualitas hidup masyarakat pesisir,” kata dia.
Menurut Khofifah, kerusakan lingkungan di kawasan pesisir juga berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi akibat terganggunya aktivitas pelabuhan, industri, dan logistik nasional.
Tak hanya itu, kondisi tersebut dinilai mengancam lahan pertanian produktif di kawasan pesisir yang berkontribusi terhadap pasokan pangan Jawa Timur.
“Pembangunan GSW ini juga sebagai upaya perlindungan aset strategis nasional seperti pelabuhan, kawasan industri, dan infrastruktur vital nasional di Pantura,” ucapnya.
Khofifah menegaskan, GSW tidak hanya bersifat protektif, tetapi juga transformasional.
Ia menyebut proyek tersebut dapat mendorong revitalisasi kawasan pesisir dan perkotaan melalui peningkatan konektivitas, pengurangan risiko banjir, modernisasi sektor perikanan, serta mendorong nelayan tradisional menjadi lebih produktif dan adaptif.
“Ini menegaskan posisi Jawa Timur sebagai Gerbang Baru Nusantara berbasis ketahanan wilayah,” tutur Khofifah.
Pada kesempatan itu, Khofifah juga mengusulkan agar wilayah pesisir utara Pulau Madura turut mendapat intervensi.
Menurut dia, kawasan mulai Bangkalan, Sampang, Pamekasan, hingga Sumenep juga memiliki tingkat kerentanan tinggi.
“Saya rasa wilayah pantai utara Madura mulai Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Sumenep ini juga kerentanannya perlu diintervensi,” katanya.
Sementara itu, Didit Herdiawan Ashaf mengatakan kunjungannya ke Surabaya membahas pembangunan kampung nelayan merah putih dan tanggul laut di Pantura Jawa Timur.
Ia menyebut pemerintah saat ini masih melakukan penelitian dan assessment untuk merealisasikan proyek tersebut.
“Banyak yang kita intervensi untuk tahun depan, tapi sekarang sudah ada beberapa titik kampung nelayan yang sudah dibangun, salah satunya di Gresik dan Malang Selatan,” kata Didit.
