KILASJATIM.COM, Surabaya – Dugaan penipuan bermodus rekrutmen tenaga kerja di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya menjadi sorotan. Kasus yang menyeret nama mantan Camat Pakal berinisial D itu mendapat kecaman dari Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko.
Kasus ini mencuat setelah aduan warga diterima Wakil Wali Kota Surabaya, Armuji, dan viral di media sosial. Dalam aduan tersebut, korban mengaku diminta menyetor uang hingga Rp25 juta dengan janji anaknya dapat bekerja sebagai tenaga outsourcing di lingkungan Pemkot Surabaya.
Namun, hingga berbulan-bulan, pekerjaan yang dijanjikan tak kunjung terealisasi dan uang yang telah diserahkan tidak dikembalikan.
Menanggapi hal tersebut, Yona menegaskan bahwa praktik penyalahgunaan jabatan oleh aparatur sipil negara tidak bisa ditoleransi. Ia mengingatkan seluruh pejabat publik untuk tidak memanfaatkan posisi demi kepentingan pribadi yang merugikan masyarakat.
“Ini peringatan keras bagi semua ASN agar tidak bermain-main dengan jabatan. Kepercayaan publik harus dijaga,” ujarnya, Minggu (19/4/2026).
Menurutnya, meski terlapor kini berstatus mantan pejabat, dugaan peristiwa terjadi saat yang bersangkutan masih aktif sebagai camat. Hal itu dinilai berdampak serius terhadap citra pemerintahan.
DPRD Surabaya, lanjut Yona, mendorong Pemerintah Kota untuk memperkuat sistem pengawasan internal, khususnya pada posisi strategis seperti camat dan lurah. Penempatan pejabat, kata dia, harus berbasis integritas selain kompetensi.
Ia juga menekankan pentingnya transparansi melalui kewajiban pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sebagai instrumen kontrol terhadap pejabat publik.
“Pengawasan harus diperketat. Integritas harus menjadi syarat utama dalam setiap penempatan jabatan,” tegasnya.
Selain itu, Yona meminta agar proses hukum terhadap dugaan kasus ini tetap berjalan. Langkah tersebut dinilai penting untuk memberikan efek jera sekaligus menjadi pelajaran bagi seluruh aparatur pemerintah.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Surabaya Armuji sebelumnya telah menerima langsung laporan warga terkait dugaan penipuan tersebut. Dalam video yang beredar, korban berharap ada kejelasan hukum serta pengembalian dana yang telah diserahkan.(FRI)
