Penulis : Kusnan
KILASJATIM.COM, Surabaya – Julukan fisik sudah lama menjadi bagian dari dunia hiburan Indonesia. Dari Pak Bolot, Pak Boneng, hingga Herman “Ngantuk”, banyak seniman justru dikenal publik lewat ciri khas yang melekat pada penampilan fisiknya.
Namun, polemik kembali mengemuka setelah komika Panji Pragiwaksono menyebut Wakil Presiden “ngantuk” dalam program Mens Rea. Candaan itu langsung memicu perdebatan publik: apakah pernyataan tersebut termasuk body shaming, atau sekadar kritik sosial berbungkus humor?
Di dunia hiburan, julukan berbasis fisik kerap lahir dari interaksi dengan penonton. Ada artis yang dikenal karena tubuh gemuk, ada pula yang menonjol karena postur kurus atau ekspresi wajah tertentu. Dalam banyak kasus, nama panggung itu diterima sebagai identitas profesional.
Namun konteks berbeda muncul saat istilah serupa digunakan dalam ruang politik dan konsumsi publik yang lebih luas.
“Ngantuk” Tak Selalu Soal Fisik
Secara medis, tampilan mata atau wajah yang terlihat seperti mengantuk bisa disebabkan oleh berbagai faktor. Mulai dari kondisi bawaan seperti mikroftalmia (ukuran mata kecil), dampak kecelakaan, hingga faktor kesehatan seperti gangguan tidur, kelelahan kronis, atau pola hidup tidak sehat.
Karena itu, menyimpulkan satu istilah sebagai body shaming tanpa memahami konteks dinilai terlalu menyederhanakan persoalan.
Dalam kasus pernyataan Panji, sebagian kalangan menilai istilah “ngantuk” lebih mengarah pada kritik simbolik terhadap performa publik, bukan serangan pada kondisi fisik bawaan.
Di Mana Batas Body Shaming?
Body shaming umumnya merujuk pada ejekan terhadap kekurangan fisik permanen akibat kelahiran atau cedera, yang disampaikan secara terbuka dan merendahkan martabat seseorang.
Jika sebuah pernyataan menyasar kondisi kesehatan sementara atau ekspresi situasional, tafsirnya bisa berbeda. Di sinilah perdebatan publik menguat: apakah yang dipermasalahkan substansi candaan, atau respons emosional dari pihak yang merasa tersinggung.
Publik Terbelah
Respons publik pun terpolarisasi. Ada yang menganggap candaan itu melewati batas etika, ada pula yang melihatnya sebagai kritik sosial yang dibungkus komedi satir.
Polemik ini kembali menegaskan satu hal: ruang humor di era digital makin sensitif, terutama ketika bersinggungan dengan figur publik dan simbol kekuasaan.
Ke depan, batas antara kritik, satire, dan body shaming tampaknya akan terus diuji oleh dinamika opini publik.
