KILASJATIM.COM, Jakarta – Jawa Timur mencatat rekor nasional dalam pengajuan Program Revitalisasi Satuan Pendidikan. Hingga akhir Januari 2026, sebanyak 1.981 sekolah di Jatim mengajukan usulan revitalisasi melalui jalur Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI.
Anggota DPD RI asal Jawa Timur, Lia Istifhama, menyebut angka tersebut mencerminkan besarnya kebutuhan perbaikan infrastruktur pendidikan sekaligus keseriusan pemerintah daerah memperbaiki kualitas sarana belajar.
“Jawa Timur menjadi provinsi dengan pengusulan revitalisasi satuan pendidikan terbanyak melalui DPD RI, mencapai 1.981 lembaga pendidikan,” kata Lia usai rapat Komite III DPD RI bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Selasa (27/1/2026).
Menurut Lia, program revitalisasi sekolah tidak hanya berdampak pada mutu pembelajaran, tetapi juga memberi efek ekonomi ke daerah. Proyek konstruksi yang tersebar di berbagai wilayah dinilai mendorong perputaran ekonomi lokal.
Secara nasional, total usulan revitalisasi sekolah mencapai 62.629 satuan pendidikan. Dari jumlah itu, 12.326 sekolah telah melengkapi dokumen persyaratan, dengan mayoritas berasal dari jenjang sekolah dasar.
Sementara melalui skema swakelola, jumlah sekolah yang direvitalisasi meningkat 54,9 persen, dari 10.440 sekolah menjadi 16.167 sekolah yang tersebar di 38 provinsi.
Lia juga mengapresiasi sistem pengajuan berbasis digital yang dinilai membuat proses lebih transparan dan efisien. Ia menegaskan peran pemerintah daerah menjadi kunci, mulai dari penentuan prioritas sekolah rusak hingga pendampingan administrasi.
Senada, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menegaskan Jawa Timur menjadi provinsi dengan jumlah pengajuan revitalisasi terbanyak secara nasional.
“Jawa Timur paling banyak mengajukan revitalisasi sekolah. Banyak yang dikawal langsung oleh bupati dan wali kota,” ujarnya.
Ia mengungkapkan saat ini terdapat sekitar 1,2 juta ruang kelas rusak sedang hingga berat di sekitar 195 ribu sekolah di Indonesia. Program revitalisasi disebut sebagai langkah strategis untuk menjawab persoalan tersebut.
Program Revitalisasi Satuan Pendidikan 2026 sendiri telah diperkuat melalui Instruksi Presiden (Inpres) serta dukungan lintas kementerian dan lembaga, sebagai payung hukum percepatan perbaikan infrastruktur sekolah di seluruh Indonesia.(FRI)
