KILASJATIM.COM, Surabaya – Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Lia Istifhama menekankan pentingnya membangun demokrasi yang substansial dan berakar pada nilai-nilai Pancasila. Demokrasi, menurutnya, tidak cukup dimaknai sebagai rutinitas elektoral, tetapi harus diwujudkan melalui partisipasi aktif dan keputusan strategis demi kepentingan publik.
Hal itu disampaikan Lia saat menyerap aspirasi masyarakat bersama Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan relawan di Gedung BKSM Jawa Timur, Surabaya, Selasa (23/12/2025). Forum tersebut dihadiri mahasiswa, pelajar, aktivis organisasi, serta relawan sosial.
Dalam pemaparannya, Lia—yang akrab disapa Ning Lia—mengajak peserta melihat politik secara lebih luas. Politik, kata dia, bukan semata soal kekuasaan atau kepentingan pribadi, melainkan kemampuan membaca peluang untuk menghasilkan kebaikan bersama.
“Politik memengaruhi semua aspek kehidupan. Karena itu, ia harus dipahami sebagai strategi mengambil peluang untuk memberi manfaat,” ujarnya.
Peraih predikat Wakil Rakyat Populer dan Paling Disukai versi ARCI 2025 ini menambahkan, keterlibatan politik tidak selalu identik dengan menjadi pejabat publik. Setiap warga negara memiliki peran strategis sesuai posisinya masing-masing, termasuk dalam lingkup keluarga dan pendidikan.
Menurut Lia, kepedulian orang tua terhadap pendidikan dan masa depan anak juga merupakan bentuk keputusan strategis yang berdampak jangka panjang bagi bangsa. “Semua tindakan yang berorientasi pada kebaikan bersama adalah bagian dari proses itu,” katanya.
Dalam sesi dialog, Lia mendorong generasi muda agar lebih percaya diri berorganisasi dan berani mengambil peran. Ia menilai mahasiswa dan aktivis memiliki posisi penting dalam mengawal isu-isu strategis, terutama di tengah berbagai celah hukum yang kerap dimanfaatkan untuk kepentingan sempit.
“Realitas sosial menunjukkan masih banyak ruang yang disalahgunakan. Di sinilah generasi muda bisa hadir, mengambil posisi secara positif, dan membawa perubahan,” ucapnya.
Lia yang baru-baru ini menerima DetikJatim Award 2025 tersebut menegaskan, demokrasi substansial menuntut partisipasi berkelanjutan, tidak berhenti pada momentum pemilu. Proses politik, lanjutnya, harus diarahkan secara sadar dan strategis untuk kepentingan publik.
“Bukan hanya soal ingin menjadi apa, tapi bagaimana cara berbuat. Tujuan itu penting, tetapi cara mencapainya jauh lebih menentukan,” pungkas alumnus doktor Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (UINSA) Surabaya itu. (FRI)
