KILASJATIM.COM, Surabaya – Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi merespons kebijakan penyeragaman bantuan Uang Kuliah Tunggal (UKT) program Beasiswa Pemuda Tangguh yang kini dibatasi maksimal Rp2,5 juta untuk dua semester. Kebijakan ini diambil untuk memastikan bantuan tepat sasaran dan berpihak pada warga tidak mampu.
Eri menyebut sebelumnya ada penerima beasiswa yang mendapatkan bantuan hingga Rp7 juta sampai Rp10 juta per semester, padahal secara ekonomi tergolong mampu. Kondisi tersebut, menurutnya, membuat anggaran bantuan bagi warga miskin menjadi terbatas.
“Dulu ada yang sampai Rp10 juta ditanggung Pemkot, tapi ternyata termasuk warga mampu. Sementara ada warga miskin yang tidak bisa kuliah karena anggaran habis. Ini adil atau tidak?” kata Eri, Rabu (21/1/2026).
Ia menegaskan Surabaya dibangun dengan semangat gotong royong. Bantuan pemerintah, kata dia, seharusnya diprioritaskan bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Pemkot Surabaya, lanjut Eri, telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan sejumlah perguruan tinggi agar mahasiswa dari keluarga tidak mampu mendapatkan keringanan UKT maksimal Rp2,5 juta.
“Kalau masuk kategori tidak mampu, saya pastikan tidak akan ada UKT di atas itu. Perguruan tinggi menjadi tanggung jawab saya di Surabaya,” ujarnya.
Namun Eri meminta warga yang tergolong mampu tidak memaksakan diri mengajukan bantuan. Ia menilai hal tersebut justru menggerus hak warga kurang mampu yang lebih membutuhkan.
Untuk memastikan bantuan tepat sasaran, Eri membuka ruang verifikasi langsung bagi warga miskin yang belum menerima bantuan. Ia meminta warga melaporkan kondisi ekonomi dan tempat tinggal agar dapat diverifikasi.
“Kalau merasa tidak mampu, datang ke saya. Saya lihat kondisi rumahnya. Kalau memang membutuhkan, saya pastikan kampus tidak akan menarik UKT di atas batas yang sudah disepakati,” pungkasnya.(cit)
