KILASJATIM.COM, Bondowoso – Kinerja Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Bondowoso sepanjang Tahun Anggaran 2025 mendapat sorotan positif dari Komisi III DPRD. Dalam evaluasi pelaksanaan APBD 2025 sekaligus pembahasan percepatan program 2026, DPRD menilai capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dishub nyaris mencapai target penuh.
Ketua Komisi III DPRD Bondowoso, Sutriono, menyampaikan bahwa realisasi PAD Dishub secara akumulatif berada di angka sekitar 97 persen. Capaian tersebut dinilai mencerminkan kinerja yang cukup optimal di tengah berbagai tantangan pengelolaan pendapatan daerah.
“Kami memberikan apresiasi karena target PAD hampir terpenuhi. Ini menunjukkan pengelolaan pendapatan di Dishub berjalan cukup baik,” ujar Sutriono usai rapat evaluasi, Selasa (15/01/2026).
Ia menjelaskan, kontribusi PAD terbesar berasal dari beberapa sektor strategis, seperti retribusi parkir berlangganan, parkir tepi jalan umum, serta sewa aset daerah. Ketiga sektor tersebut mencatatkan tingkat realisasi di atas 95 persen.
Meski demikian, Komisi III menekankan pentingnya pembenahan data, khususnya terkait jumlah kendaraan bermotor yang menjadi dasar penarikan retribusi parkir berlangganan. Menurut Sutriono, validasi data menjadi krusial agar perhitungan pendapatan benar-benar mencerminkan kondisi lapangan.
“Terdapat kenaikan sekitar 5 persen jumlah wajib pajak kendaraan bermotor dari 2024 ke 2025. Ini perlu dicek ulang, jangan sampai hanya berbasis asumsi, tetapi tidak sesuai fakta di lapangan,” tegasnya.
Untuk itu, Dishub diminta memperkuat koordinasi lintas instansi, termasuk dengan Samsat dan dealer kendaraan, guna memperoleh data pembanding yang lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
Selain capaian PAD, Komisi III juga menyoroti langkah efisiensi anggaran yang dilakukan Dishub, terutama pada pembayaran rekening Penerangan Jalan Umum (PJU) kepada PLN. Permasalahan yang telah berlangsung bertahun-tahun itu mulai menunjukkan perbaikan signifikan pada 2025.
“Dari kebutuhan sekitar Rp1,1 miliar per bulan, kini bisa dihemat kurang lebih Rp50 juta setiap bulan. Ini capaian yang patut diapresiasi,” ungkap Sutriono.
Melalui pembenahan sistem taksasi yang lebih tepat, total penghematan anggaran PJU sepanjang 2025 diperkirakan mencapai sekitar Rp600 juta. Komisi III pun mendorong agar langkah efisiensi tersebut terus dilanjutkan.
“Di tengah tuntutan efisiensi anggaran saat ini, upaya-upaya seperti ini harus menjadi komitmen bersama ke depan,” pungkasnya.(wan)
