Anggota DPR RI Fraksi PDIP, Andreas Hugo Pareira
KILASJATIM.COM, Jakarta – Anggota DPR RI Fraksi PDIP, Andreas Hugo Pareira merespons wacana pemotongan gaji pejabat negara yang tengah dikaji pemerintah sebagai langkah mitigasi dampak konflik Timur Tengah (Timteng) yang berpotensi memicu krisis energi.
Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI tersebut menilai, pemerintah sebaiknya terlebih dahulu melakukan penyisiran anggaran di setiap kementerian dan lembaga (K/L). Langkah ini dinilai penting untuk memastikan penggunaan anggaran lebih tepat sasaran sebelum kebijakan pemotongan gaji diterapkan.
“Ada anggaran yang tidak mendesak, tidak urgent bisa ditunda dulu. Sebagai bagian dari upaya penghematan anggaran negara,” kata Andreas saat dikonfirmasi wartawan, Selasa (17/3/2026).
Selain itu, Andreas juga mendorong pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap belanja negara. Ia menilai, hingga saat ini masih terdapat pemborosan anggaran di berbagai sektor yang perlu segera dibenahi.
“Sementara pemerintah sendiri masih menyusun belanja anggaran yang tidak efisien. Pemborosan masih terjadi di mana-mana,” ujarnya.
Menurutnya, jika kebijakan pemotongan gaji pejabat negara tetap akan diterapkan, maka pemerintah harus memberikan contoh dari level tertinggi terlebih dahulu. Hal ini dinilai penting agar semangat efisiensi benar-benar tercermin dalam tata kelola pemerintahan.
“Kalau mau potong, penghematan ya harus mulai dari diri sendiri dulu. Mulai dari presiden, wakil presiden, para menteri, pejabat-pejabat negara di republik ini,” tegasnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyoroti langkah pemerintah Pakistan dalam menekan pengeluaran negara di tengah gejolak global akibat konflik di kawasan Timteng, termasuk ketegangan antara Iran, Israel, dan Amerika Serikat.
Dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jumat (13/3/2026), Prabowo menyebut Pakistan telah menerapkan berbagai kebijakan penghematan, mulai dari pemotongan gaji menteri hingga pembatasan penggunaan kendaraan dinas. Menurutnya, kebijakan tersebut dapat menjadi referensi bagi Indonesia, terutama saat harga minyak dunia mengalami kenaikan.
“Mereka bahkan mengurangi gaji untuk anggota kabinet, untuk anggota DPR,” ujar Prabowo.
Pemerintah saat ini tengah membahas berbagai langkah mitigasi untuk menghadapi dampak konflik di Timteng yang berpotensi mendorong kenaikan harga energi global.
