KILASJATIM.COM, Surabaya – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyoroti pemborosan anggaran daerah, khususnya belanja makanan dan minuman yang nilainya dinilai tidak masuk akal. Dari hasil evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Tito menemukan ada daerah yang mengalokasikan anggaran makan-minum hingga Rp 1 miliar dalam sehari.
Tito mengatakan, temuan itu muncul dari proses peninjauan APBD daerah-daerah yang dinilai boros dalam belanja rutin. Anggaran semacam itu langsung dipangkas untuk mencegah pemborosan berulang.
“Masa ada makan minuman satu daerah dulu, itu satu hari bisa Rp 1 miliar, ini kan keterlaluan. (Langsung) potong, jadi kita hematkan,” kata Tito di Jakarta kemarin yang dikutip, Kamis (15/1/2026).
Ia menjelaskan, APBD tingkat provinsi dipantau langsung oleh Kementerian Dalam Negeri. Sementara pengawasan APBD kabupaten dan kota dilakukan oleh gubernur dengan panduan dan kriteria efisiensi dari Kemendagri.
Tito mengingatkan kepala daerah agar lebih disiplin mengelola anggaran dan memanfaatkan transfer dari pemerintah pusat untuk belanja yang berkualitas dan berdampak langsung ke masyarakat. Ia menilai, pemborosan kerap terjadi pada kegiatan yang sebenarnya bisa ditekan, seperti rapat dan perjalanan dinas.
“Rapat seharusnya bisa dilakukan secara daring tanpa harus digelar di hotel. Begitu pula perjalanan dinas yang sering kali jumlahnya berlebihan dan tidak sebanding dengan hasil yang didapat,” imbuhnya.
Selain soal belanja, Tito juga menyoroti lemahnya kapasitas fiskal daerah. Data Kemendagri mencatat, sekitar 90 persen atau 493 daerah masih memiliki kapasitas fiskal lemah. Hanya 26 daerah yang tergolong kuat dan 27 daerah berada pada kategori sedang.
Kondisi tersebut membuat ratusan daerah masih sangat bergantung pada pemerintah pusat karena rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satu penyebab utama rendahnya PAD adalah tidak berkembangnya sektor swasta di daerah.
Karena itu, Tito mendorong kepala daerah untuk lebih kreatif meningkatkan PAD, salah satunya dengan menghidupkan peran swasta melalui kemudahan perizinan, kepastian hukum, dan transparansi.
Ia menilai, ketergantungan pada transfer pusat tanpa dibarengi upaya meningkatkan pendapatan daerah hanya akan memperpanjang persoalan kebocoran anggaran. “Ke depan, kami minta kepala daerah lebih fokus mencari sumber pendapatan baru daripada sekadar mengatur belanja,” pungkas Tito.(cit)
