KILASJATIM.COM, Bondowoso – Komisi IV DPRD Kabupaten Bondowoso melakukan kunjungan kerja ke UPTD Puskesmas Kota Kulon sebagai bagian dari evaluasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 sekaligus mengukur kesiapan Puskesmas pasca peralihan status menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
Sekretaris Komisi IV DPRD Bondowoso, Abdul Majid, mengatakan kunjungan tersebut bukan untuk mencari kesalahan, melainkan untuk menilai sejauh mana realisasi anggaran telah berjalan hingga Desember 2025.
“Kami ingin mengukur mana program yang sudah dilaksanakan, mana yang belum, serta target apa saja yang sudah dan belum tercapai. Evaluasi ini mencakup seluruh lingkup Dinas Kesehatan, terutama Puskesmas,” ujarnya. Rabu (14/1/2026).
Selain evaluasi APBD 2025, Komisi IV juga memanfaatkan momentum awal pelaksanaan APBD 2026 untuk menilai kesiapan Puskesmas yang kini berstatus BLUD. Dari hasil pemantauan, ditemukan sejumlah kendala, salah satunya terkait keterbatasan dana kapitasi.
“Ada indikasi Puskesmas masih merasa keberatan karena jumlah kapitasi belum mampu mencukupi kebutuhan belanja pegawai, belanja modal, serta operasional lainnya,” jelas Abdul Majid.
Ia menegaskan bahwa perbedaan klasifikasi Puskesmas tidak bisa lagi dijadikan alasan. Menurutnya, ketika sistem BLUD sudah berjalan, maka tanggung jawab pelayanan harus tetap dilaksanakan secara optimal.
“Ketika kendaraan ini sudah berjalan, tidak ada lagi tawar-menawar. Apa pun yang menjadi tanggung jawab harus dijalankan dengan baik,” tegasnya.
Komisi IV DPRD Bondowoso juga meminta jajaran Puskesmas untuk melakukan evaluasi dan koreksi ulang terhadap perencanaan penganggaran sebelum ditetapkan.
“Sebelum masuk tahap penetapan, cek dulu RKA-nya. Pastikan keseimbangan antara anggaran dengan belanja pegawai dan belanja lainnya sudah sesuai,” katanya.
Di sisi lain, Komisi IV mendorong Puskesmas agar terus berinovasi dalam pelayanan kesehatan yang berpotensi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dengan tetap memperhatikan regulasi dan kualitas layanan.
“Kami membuka ruang bagi Puskesmas untuk berinovasi dan meningkatkan PAD. Namun tentu harus tetap mengedepankan pelayanan kepada masyarakat,” pungkasnya.
Sementara itu, isu terkait keberadaan P3K paruh waktu juga menjadi perhatian serius Komisi IV karena dinilai masih menjadi beban bagi pemerintah daerah dan membutuhkan solusi kebijakan ke depan.(wan)
