KILASJATIM.COM, Jakarta – Pemerintah tengah mengkaji kemungkinan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk mendukung pembangunan dan perbaikan pondok pesantren di seluruh Indonesia. Langkah ini muncul setelah insiden ambruknya Pondok Pesantren Al Khoziny di Sidoarjo, Jawa Timur, yang menelan puluhan korban jiwa pada 29 September 2025.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan, kajian ini dibahas setelah Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas di kediamannya, kawasan Kertanegara, Jakarta Selatan, Minggu (12/10/2025) malam.
“Pascakejadian kemarin, muncul pemikiran apakah pembangunan pondok pesantren bisa dibiayai melalui APBN,” ujar Prasetyo.
Menurut Prasetyo, pemerintah ingin memastikan bahwa skema pendanaan yang disusun nanti tepat sasaran dan benar-benar menjawab kebutuhan pesantren di lapangan. Kajian mencakup pemetaan jumlah dan kondisi pesantren yang ada, serta kemungkinan pembangunan pesantren baru di masa mendatang.
“Ini juga berkaitan dengan apakah pesantren yang sudah eksis menjadi prioritas, atau ada kebutuhan membangun yang baru. Semuanya sedang dipelajari,” katanya.
Prasetyo yang juga Juru Bicara Presiden menegaskan, keselamatan dan keamanan santri menjadi perhatian utama Kepala Negara. Karena itu, Presiden Prabowo telah memerintahkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk melakukan pengecekan langsung ke lapangan.
“Kementerian PUPR diminta memeriksa kondisi fisik pondok pesantren untuk memastikan bangunannya benar-benar aman,” ujarnya.
Ia menambahkan, langkah ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah memperkuat infrastruktur pendidikan keagamaan sekaligus melindungi keselamatan para santri di seluruh wilayah Indonesia.(cit)
