KILASJATIM.COM, Surabaya – Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi buka suara alasan memilih mengajukan pinjaman daerah sebesar Rp452 miliar melalui Rancangan Perubahan APBD 2025 untuk membiayai sejumlah proyek infrastruktur strategis ketimbang menaikkan pajak daerah yang dianggap membebani warga.
Menurut Eri, penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terjadi bukan akibat lemahnya kinerja, melainkan dampak kondisi ekonomi. Karena itu, Pemkot harus memilih antara menaikkan pajak atau mencari pembiayaan alternatif.
“Kami memilih pembiayaan agar tidak menimbulkan gejolak sosial. Pemerintah wajib berkorban demi rakyatnya,” ujarnya, Jumat (22/8/2025).
Dana pinjaman tersebut akan diarahkan untuk proyek Jalur Lingkar Barat (JLB), pelebaran Jalan Wiyung–Gresik, diversi saluran Gunungsari, penerangan jalan umum (PJU), serta penanganan genangan. Untuk proyek seperti diversi Gunungsari, anggaran awal difokuskan pada pembebasan lahan agar pembangunan bisa segera berjalan.
Eri menegaskan keputusan ini sudah melalui kajian mendalam serta koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan DPRD Surabaya. DPRD pun telah memberikan persetujuan.
“Infrastruktur adalah kunci untuk menarik investasi, meningkatkan PAD, dan pada akhirnya menyejahterakan warga, terutama masyarakat miskin,” katanya.
Sebagai Ketua Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI), Eri menyebut strategi pembiayaan alternatif ini bisa menjadi contoh bagi daerah lain. Hingga kini, tercatat 92 kota di Indonesia sudah menerapkan kebijakan serupa.
