KILASJATIM.COM, Tawangmangu – Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Perwakilan Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara (Jabanusa) bersama para Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Jabanusa kembali menyelenggarakan kegiatan Lokakarya Media Periode II SKK Migas – KKKS Jabanusa dengan tema “Peran Program Pengembangan Masyarakat dalam Kegiatan Industri Hulu Migas untuk Ketahanan Energi” melibatkan sekitar 43 perwakilan media di Jawa Timur dan Jawa Tengah sebagai peserta .
Kepala SKK Migas Jabanusa, Nurwahidi. dalam sambutannya, pria yang akrab disapa Pak Nur ini menyampaikan bahwa tidak hanya peran program PPM dalam industri migas yang penting dalam mewujudkan ketahanan energi, melainkan peran media juga sangat penting untuk pemberitaan industri hulu migas, sekaligus sebagai alat untuk memberikan masukan.
Kegiatan lokakarya ini merupakan salah satu momen untuk memberikan masukan bagi SKK Migas dan KKKS agar lebih baik, sekaligus sebagai memberikan informasi terbaru soal industri ini kepada para awak media.
“Produksi gas sejak 2023 potensinya jauh mengalami lonjakan. Tahun 2022, kita hanya bisa mengalirkan gas sekitar 450 MMSCFD. Namun, pada 2023, kita mengalami peningkatan atau tambahan produksi sebesar 360 MMSCFD. Tantangan besarnya adalah belum sepenuhnya semua gas tersebut terserap oleh industri-industri. Sejauh ini, gas tersebut sudah terserap oleh PLN, PKG, PGN, namun diharapkan agar industri-industri lain di Jatim dan Jateng agar bisa menggunakan gas karena banyak yang masih menggunakan batubara,” ujar Nurwahidi di kawasan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, Rabu (5/7).
Dalam Kegiatan Industri Hulu Migas, SKK Migas dan KKKS memerlukan dukungan dari media dalam bentuk masukan-masukan serta membantu memberikan pemberitaan yang mengedukasi masyarakat.
“Terima kasih kepada rekan-rekan media atas bantuan pemberitaan tentang industri hulu migas selama ini. Sebanyak 97% pemberitaan positif, 2,7% pemberitaan netral, dan 0,3% pemberitaan negatif. SKK Migas terbuka akan masukan dan koreksi.” pungkas Nur.wahidi.
Hadir sebagai pembicara, Joko Susanto,, pengajar pada Jurusan Hubungan Internasional Universitas Airlangga Surabaya, memberikan materi mengenai “Program Pengembangan Masyarakat (PPM) dan Arti Pentingnya dalam Tata Kelola Usaha Hulu Migas di Indonesia”. Tidak hanya menjelaskan mengenai PPM, dirinya juga menjelaskan tentang regulasi dan tata kelola Industri Migas.
“Kehadiran program PPM merupakan bagian dari keikutsertaan dan tanggung jawab Perusahaan dalam mengembangkan lingkungan dan masyarakat setempat. PPM juga menjadi bagian dari rencana maupun tindak lanjut dari rencana AMDAL. PPM juga menhadirkan supervisi dan otorisasi dari perwakilan negara dalam hal ini SKK Migas. PPM juga mengharuskan mitigasi sosial secara tersurat dan memberikan daya dukung terhadap kelancaran operasi,” jelas Djoko.
Djoko juga memberikan satu usulan untuk SKK Migas dan KKKS Jabanusa agar memiliki peta penerima manfaat kegiatan PPM. Dengan memiliki peta, SKK Migas dan KKKS Jabanusa bisa mengetahui wilayah mana yang belum tersentuh program PPM untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang memang berhak alias masyarakat yang terdampak dari operasi sebuah perusahaan migas.
“Dalam menjalankan program PPM, pelaku SKK Migas dan KKKS Jabanusa jelas perlu bersinergi dengan pemerintah kabupaten terkait agar program-program PPM bisa direncanakan dan dijalankan secara sinkron,” kata Djoko seraya
menambahkan bahwa Indonesia masih menggunakan pilar demokratis. Maka dari itu, jangan sampai rekan-rekan media jangan sampai terdistorsi dengan hal-hal yang bisa merusak tatanan demokrasi.
“Soal migas itu bagaimana menjadi NKRI sesungguhnya. Dalam artian menjadi sebuah negara kesatuan. Maka dari itu berkumpulnya rekan-rekan media, mari kita sama-sama saling bantu memberikan kabar yang sesuai agar masyarakat bisa memiliki pemahaman yang lebih baik. Segala bentuk kesalahpahaman juga bisa dihindari,” ulasnya.. (nov)
