Foto: Ist/Pemkab Banyuwangi
KILASJATIM.COM, Banyuwangi – Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani, menyerahkan SK Penugasan kepada 42 orang sebagai Kepala UPTD Puskesmas, Jumat (19/1/2024). Ipuk berharap para kepala puskesmas ini segera menuntaskan masalah balita stunting, serta menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) di wilayahnya.
Penyerahan SK Penugasan ASN sebagai Kepala UPTD Puskesmas tersebut digelar di Ruang Rempeg Jagapati dan dihadiri Asisten Administrasi Umum Choiril Ustadi Yudawanto, Asisten Pembangunan dan Kesra Arief Setiawan, serta segenap jajaran Pemkab Banyuwangi.
Dalam kesempatan itu, Bupati Ipuk menargetkan para kepala puskesmas untuk segera menyelesaikan masalah stunting serta kasus kematian ibu dan bayi di wilayah kerjanya.
“Ïni harus menjadi tanggung jawab semua petugas puskesmas. Jangan hanya diserahkan kepada petugas atau bidan yang di lapangan saja, namun semua petugas kesehatan yang ada di sana harus tahu permasalahan stunting, maupun AKI/B. Baik dokter, perawat, maupun petugas media lainnya harus paham dan terlibat terkait masalah stunting,”kata Ipuk.
“Kami akan lakukan monev dalam tiga bulan. Jika tidak tercapai akan kami evaluasi kembali,” imbuhnya.
Stunting menjadi salah satu prioritas penanganan kesehatan karena menurut Ipuk menyangkut kualitas generasi ke depan.
Di Banyuwangi sendiri, upaya penanganan stunting telah dilakukan melalui berbagai program dengan melibatkan lintas stakeholder. Pada 2023, angka stunting di Banyuwangi turun menjadi 2.387 balita, dari sebelumnya sebanyak 2.704 balita.
Selain itu, Ipuk berharap para kepala puskesmas bisa menjalin komunikasi intensif dengan seluruh stakeholder di wilayah kerjanya. Tidak hanya dengan tim puskesmas, melainkan juga masyarakat sekitar.
“Dengan sinergi berbagai pihak, semua hal akan mudah. Misalnya, saat ada warga miskin yang butuh pelayanan kesehatan ini bisa segera tersampaikan dan ditangani oleh puskesmas,” kata Ipuk.
Dalam kesempatan itu, Ipuk juga mendorong mereka untuk mengoptimalkan pemanfaatan teknologi guna mempercepat layanan.
“Misalnya, sistem informasi terkait rekam data pasien yang terintegrasi dengan rumah sakit, sehingga akan mempercepat penanganan saat ada pasien rujukan,” kata Ipuk. (sat)
