KILASJATIM.COM, Gresik – Smelter PT Freeport Indonesia (PTFI) di Gresik, Jawa Timur diresmikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Senin (23/9/2023) kemarin. Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono mengaku optimistis dengan keberadaan smelter ini untung mendongkrak perekonomian daerah.
Adhy menyampaikan, keberadaan smelter PT Freeport akan menciptakan multiplier effect atau efek berganda di Jatim.
“Tak hanya Gresik, sebagai lokasi smelter, tetapi akan meningkatkan perekonomian Jawa Timur,” ucapnya, Selasa (24/9/2024).
Diketahui, smelter ini memiliki nilai investasi sebesar US$ 3,7 miliar atau Rp 58 triliun dan dibangun di lahan seluas 104 hektare.
Sektor industri di Jatim juga menjadi penyumbang tertinggi pertumbuhan ekonomi, dengan kontribusi sebesar 31,54% dan sektor perdagangan sebesar 19,01%.
Sedangkan untuk realisasi investasi terbesar ketiga di Jatim, yakni industri logam dasar, dengan nilai investasi Rp 14,3 triliun, yang berasal dari dalam dan luar negeri.
Adhy menyebut berdirinya smelter ini tak hanya meningkatkan ekonomi, tetapi juga memperluas lapangan pekerjaan. Hal ini karena jumlah tenaga kerja saat pembangunan smelter mencapai 40.000 orang.
Adapun komposisi tenaga kerja pembangunan smelter ini, yakni 99% pekerja Indonesia, dengan 70% berasal dari wilayah Jatim.
“Pembangunan ini saja sudah membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat Jatim, khususnya warga di sekitar smelter di daerah Gresik ini,” katanya.
Kemudian, dampak efek ganda berikutnya, yakni pajak, yang akan ada dua jenis pajak.
Pertama, yakni pajak mineral bukan logam dan bantuan (MBLB) dan kedua, yakni pajak air permukaan dan air tanah.
Pajak MBLB ini digunakan ketika smelter beroperasi, yang akan membutuhkan bahan baku, seperti batu gamping, dolomit, dan pasir. Bahan baku itu nanti akan diambil dari wilayah Gresik, Lamongan, Tuban, dan Bojonegoro, yang ada di Jatim.
Kemudian, untuk pajak air permukaan dan air tanah berasal dari kebutuhan air untuk smelter akan disuplai oleh SPAM Umbulan melalui PDAM Gresik sebanyak 150 liter per second (lps).
“Jumlah total bahan baku yang dibutuhkan untuk smelter ini, yakni 3 juta ton per tahun. Hal ini tentu kebutuhan MBLB per tahun bisa mencapai ratusan ribu ton bahkan jutaan ton, sehingga akan meningkatkan pajak,” pungkasnya. (bbs/nic)
