Foto: Ist/Humas Pemerintah
KILASJATIM.COM, Bali – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali mengimbau masyarakatnya tidak menerbangkan pesawat nirawak atau drone, selama masa persiapan maupun saat penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Archipelagic and Island States (AIS) Forum 2023 yang berlangsung pada 10–11 Oktober 2023 di Bali.
Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bali Dewa Made Indra, Selasa (10/10/2023). Imbauan dan larangan itu, tegasnya penting demi menjamin keamanan dan kenyamanan pelenggaraan event internasional negara pulau dan kepulauan tersebut.
“Soal keamanan penyelenggaraan KTT AIS Forum 2023, Polri (Kepolisian Negara Republik Indonesia) pun sudah menggelar Operasi Tribrata Agung 2023. Nah, imbauan larangan menerbangkan drone sudah diatur dalam operasi itu,” katanya.
Ia menuturkan, antisipasi dan mitigasi keamanan dalam operasi yang dilakukan Polri itu akan dikerjakan oleh Satuan Tugas (Satgas) Tindak yang bertugas menangani berbagai potensi gangguan seperti konflik sosial, terorisme, atau kejahatan yang menggunakan senjata api (senpi), bahan peledak, bom hingga drone yang tidak terdaftar dalam forum antidrone yang sudah disepakati.
Imbauan larangan menerbangkan drone kata Dewa Made Indra, juga sama dengan larangan tidak menerbangkan layang-layang yang memang selalu menjadi aktivitas masyarakat di Bali.
Imbauan untuk tidak menerbangkan layang-layang bahkan dituangkan dalam surat edaran bernomor B.23.338/14322/V/DISNAKER ESDM tentang Tidak Bermain Layang-Layang Pada Periode Tanggal 4 Oktober Sampai Dengan 18 Oktober 2023 di Provinsi Bali.
“Sejalan dengan Operasi Polri itu, maka demi jaminan keamanan, ketertiban dan kelancaran selama KTT AIS Forum, kami imbau agar masyarakat juga tidak menerbangkan drone atau pesawat nirawak di area venue sekitar Nusa Dua,” katanya.
KTT AIS Forum mengusung tema “Membina Kolaborasi, Memajukan Inovasi untuk Laut dan Masa Depan Bersama”. Secara khusus pertemuan akan membahas isu-isu global berkaitan dengan kelautan.
Indonesia pada KTT Forum Negara-Negara Pulau dan Kepulauan itu mendorong dan akan fokus pada tiga aspek, yakni pembangunan ekonomi biru, tantangan perubahan iklim, serta mempererat solidaritas antara negara-negara pulau dan kepulauan.
Kolaborasi AIS Forum diyakini akan menguntungkan semua negara partisipan, termasuk Indonesia, melalui antara lain peningkatan komunikasi, berbagi pengalaman, dan percepatan penyelesaian masalah-masalah pembangunan melalui penyatuan pandangan terkait isu-isu kelautan. (yun)
