Foto: Ist/Humas Pemerintah
KILASJATIM.COM, Bali – Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Negara-negara Pulau dan Kepulauan atau Archipelagic and Island States (AIS) Forum 2023 menyepakati Deklarasi Solidaritas Negara Pulau dan Kepulauan. Deklarasi ini menyatakan komitmen negara pulau dan kepulauan untuk meningkatkan kerja sama dalam mengatasi berbagai masalah bersama, dengan prinsip dasar solidaritas, kesetaraan, dan inklusivitas.
Hal tersebut diungkapkan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) saat memberikan keterangan pers di Media Center KTT AIS Forum, Nusa Dua, Kabupate Badung, Provinsi Bali, Rabu (11/10/2023).
“Pimpinan negara yang hadir di KTT AIS Forum 2023 sepakat untuk memegang tiga prinsip sebagai landasan peningkatan kerja sama,” ujar Kepala Negara.
Dukungan penuh Indonesia untuk Deklarasi ini juga dikatakan Presiden sebagai wujud komitmen Indonesia mendorong kerja sama yang sudah terjalin agar negara pulau dan kepulauan di seluruh dunia semakin solid menghadapi berbagai tantangan dunia dengan berkolaborasi.
”Indonesia berkomitmen untuk AIS Forum menjadi organisasi internasional guna melakukan langkah-langkah konkret terkait penanganan isu kawasan dan isu dunia, serta terus menyuarakan kepentingan negara-negara berkembang dan negara-negara pulau dan kepulauan,” tegas Presiden.
Dikatakan Presiden, dunia sedang tidak baik-baik saja karena ancaman perubahan iklim yang semakin nyata.
Beberapa ancaman yang disebutkan antara lain kenaikan permukaan laut, pencemaran laut oleh sampah, dan limbah yang semakin terasa dampaknya dan mengancam tidak hanya bagi keberlangsungan laut tapi juga kedaulatan dan kesatuan wilayah negara.
“Indonesia sebagai negara maritim akan terus menjadi barisan terdepan mendukung AIS Forum sebagai kerja sama yang inklusif bagi negara pulau dan kepulauan,” kata Presiden.
Diketahui, KTT AIS Forum pertama ini dihadiri oleh 32 negara partisipan, yaitu Presiden Republik Indonesia, Presiden Micronesia, Perdana Menteri Niue, Perdana Menteri Sao Tome dan Principe, Perdana Menteri Timor-Leste, Perdana Menteri Tuvalu, Deputi Perdana Menteri Fiji, Deputi Perdana Menteri Tonga, pejabat setingkat Menteri dari Maladewa, Kepulauan Marshall, Palau, Papua Nugini, Seychelles, Singapura, Kepulauan Solomon, Sri Lanka, Cabo Verde, serta pejabat tinggi dari Madagaskar, Selandia Baru, Bahrain, Kepulauan Cook, Siprus, Irlandia, Jepang, Malta, Nauru, Filipina, Santa Lucia, Samoa, Suriname, Vanuatu, dan Inggris.
Pertemuan ini juga dihadiri perwakilan empat organisasi internasional, yakni Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN), Melanesian Spearhead Group (MSG), Pacific Island Forum (PIF), dan United Nations Development Programme (UNDP) Indonesia. (bkj)
