KILASJATIM.COM, SURABAYA- Menjelang pelaksanaan Pemilu 2024, kondisi negeri ini sedang tidak baik-baik saja. Demokrasi sedang sakit, banyak penyalahgunaan wewenang pemerintah mendukung salah satu golongan, dan belakangan ini etika terpuruk. Indonesia sedang tidak baik-baik saja, dan Senin (5/2/2024) segenap civitas academica Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Surabaya sampaikan pernyataan sikap.
Civitas academica Untag Surabaya menyampaikan pernyataan sikap sebagai keprihatinan dengan telah terjadi pencederaan nilai fundamental demokrasi dalam UUD NRI, kearifan dan etika dalam berbangsa dan bernegara. Untag Surabaya menyerukan kepada seluruh masyarakat untuk bersama-sama mewujudkan keadaban dalam demokrasi, mendorong Presiden dan para pemimpin untuk menempatkan kepentingan umum sebagai prioritas utama dibanding kepentingan pribadi dan golongan.
Masa depan bangsa dan negara ini tidak boleh dipertaruhkan di atas kepentingan sekelompok orang dengan mengabaikan nurani dan penalaran yang kritis dan rasional. Di bawah bendera Merah Putih, wujudkan jiwa patriotik untuk negeri ini untuk menggenapi amanat para pejuang dan pendiri negeri ini, serta menjaga bumi, air, tanah Indonesia demi kelangsungan kehidupan generasi bangsa di negeri yang damai dan sejahtera.
“Menolak politik dinasti dan intimidasi, menolak korupsi, kolusi, dan nepotisme. Menuntut pemerintahan yg bersih dan berwibawa. Menuntut etika bernegara dan berpemerintahan. Oleh karenanya, kami menyerukan nenolak calon pemimpin yang proses pencalonannya melanggar konstitusi dan etika demokrasi. Menolak politik dinasti. Menolak politik uang dalam Pemilu. Serta menuntut pemerintah menjatuhkan sanksi tegas terhadap segala bentuk abuse of power, kejahatan jabatan, serta intimidasi yang berindikasi,” tegas Prof. Mulyanto Nugroho Rektor Untag Surabaya, Senin (5/2/2024).
Sekurangnya, selain jajaran rektorat, pernyataan sikap Untag Surabaya juga dihadiri segenap guru besar, para dosen dan mahasiswa.
“Semoga pernyataan sikap kami ini didengar pemerintah, serta didengar oleh segenap masyarakat luas. Kami juga berharap agar nanti pada 14 Pebruari 2024, dalam pelaksanaan Pemilu tersebut benar-benar berlangsung secara jujur dan adil, ” tutup Prof. Nugroho.(tok)
