KILASJATIM.COM, Surabaya– Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menerima kunjungan silaturahmi sekaligus halal bihalal dari pemilik Maspion Group, Alim Markus, di kediamannya di Jemursari, Surabaya, Selasa (1/4) malam. Dalam pertemuan ini, Khofifah menekankan pentingnya menjaga stabilitas iklim usaha di Jawa Timur dan menghindari Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) bagi para pekerja.
Kedatangan Alim Markus, yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jawa Timur, disambut hangat oleh Gubernur Khofifah. Ia menilai kunjungan tersebut mencerminkan hubungan harmonis antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan sektor industri. Dalam diskusi yang berlangsung, Gubernur menyampaikan apresiasi atas kontribusi sektor industri dalam pertumbuhan ekonomi daerah, sekaligus menitipkan pesan penting terkait perlindungan tenaga kerja di tengah ketidakpastian ekonomi global.
Khofifah menegaskan bahwa sektor industri memiliki peran penting dalam membuka lapangan kerja di Jawa Timur. Oleh karena itu, ia terus mendorong para pengusaha, terutama yang bergerak di sektor padat karya, untuk mencari solusi alternatif guna menjaga stabilitas ketenagakerjaan di tengah tantangan ekonomi. Jika ada pengurangan produksi, ia berharap solusi yang diambil berupa pengurangan jam atau hari kerja, bukan PHK.
Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), sejak Januari hingga Februari 2025, Apindo mencatat bahwa sebanyak 40 ribu pekerja di Indonesia mengalami PHK. Sementara itu, berdasarkan catatan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), sepanjang tahun 2024, sebanyak 77.965 pekerja kehilangan pekerjaan. Angka ini mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2023, yang mencatat 64.855 pekerja terkena PHK. DKI Jakarta menjadi provinsi dengan jumlah PHK tertinggi pada 2024, dengan 17.085 pekerja terdampak. Jawa Tengah menempati posisi kedua dengan 13.130 pekerja, disusul oleh Banten dengan 13.042 pekerja. Jawa Timur sendiri masih berusaha menekan angka PHK agar tidak mengalami lonjakan yang signifikan.
Gubernur Khofifah juga menyoroti pentingnya menciptakan lingkungan usaha yang kondusif agar sektor industri dapat terus berkembang dan menyerap tenaga kerja. Ia berharap perusahaan-perusahaan besar mampu menjaga kesejahteraan karyawan dan mencari solusi terbaik tanpa harus melakukan PHK. Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga mendukung kebijakan pemerintah pusat yang menekankan agar tidak ada PHK massal bagi tenaga honorer pada 2025.
Menanggapi hal ini, Alim Markus memastikan bahwa di lingkungan Maspion Group tidak akan terjadi PHK. Menurutnya, perusahaan saat ini dalam kondisi finansial yang stabil berkat masuknya investor baru. Jika ada pekerja yang dirumahkan, mereka akan disalurkan ke perusahaan baru yang berinvestasi di Maspion. Selain itu, ia juga mengungkapkan bahwa akan ada investasi baru di Jawa Timur, termasuk dalam sektor pertanian dengan penanaman padi dan tebu yang bibitnya didatangkan dari Tiongkok.
Pada 8 April 2025, Alim Markus berencana kembali ke Kantor Gubernur Jatim untuk membahas lebih lanjut soal investasi ini, termasuk pengumpulan data dan perizinan yang diperlukan. Dengan adanya komitmen dari para pengusaha dan dukungan penuh dari pemerintah daerah, diharapkan sektor industri di Jawa Timur tetap tumbuh stabil dan mampu memberikan kesejahteraan bagi para pekerja. Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga berjanji akan terus memantau perkembangan industri dan bekerja sama dengan para pelaku usaha untuk memastikan kesejahteraan tenaga kerja tetap terjaga. (FRI)
