DPRD-Pemprov Sepakat APBD 2020 Untuk Penanganan Virus Corona

oleh
Gubernur Jatim saat bertemu pimpinan DPRD Jatim di Grahadi Surabaya.

KILASJATIM.COM, Surabaya – Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur setuju dan sepakat dengan dianggarkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) murni 2020 sebesar 35 % untuk kebutuhan anggaran wabah virus corona.

Bahkan, DPRD Jawa Timur sepakat menambah anggaran sebesar Rp 39,9 miliar. Dimana total anggaran dari internal milik DPRD Jatim yang dialokasikan untuk Covid-19 ini hampir berjumlah Rp 140 Miliar. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD Jatim, Anwar Sadad usai menggelar rapat dengan Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa digedung negara Grahadi, Senin (6/4) dini hari.

Menurut Sadad Politisi asal Fraksi partai Gerindra ini, nominal tersebut sudah mendekati separuh dari total anggaran DPRD Jatim pada tahun 2020. Menurutnya anggaran itu tidak hanya dari pemotongan dana kunjungan kerja (kunker), rapat atau sosialisasi, namun lebih dari itu. “Pastinya bukan cuma dari dana kunker, tapi kita desain ulang alias kita rombak total anggaran dewan,” kata Sadad.

Sadad mengatakan, langkah ini dilakukan DPRD sebagai bentuk keberpihakan kepada rakyat Jatim, Agar wabah Covid-19 ini bisa cepat selesai dan meminimalisir dampak sosial dan ekonomi pada masyarakat. Dengan harapan korban tidak terus bertambah dan wabah Covid-19 ini segera selesai. “Kita harus punya sense of crisis, Karena sekarang ini faktanya pandemi, maka pendekatan kita tidak bisa biasa-biasa saja, tidak bisa business as usual,” terangnya.

BACA JUGA: Rancangan Kedua Perbup APBD Jember Tak Disetujui Gubernur

DPRD Jatim berharap, langkah DPRD Jatim ini juga segera diikuti serius pihak Pemprov Jatim. Eksekutif dibawah kendali Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa harus berani mengubah mindset dalam rangka menghadapi krisis semacam ini.

“Management of crisis harus diterapkan. Bila perlu seharusnya pemprov Jatim berani merombak total APBD 2020 yang nanti dalam waktu dekat ini dibahas. Sembari dalam waktu cepat ini harus segera diambil langkah strategis. Payung hukum sudah ada, kemudian Inpres, Permendagri, Instruksi Mendagri, Keputusan Menteri Kuangan dan lain sebagainya,” tuturnya.

Sadad menambahkan, Gubernur Jatim menyiapkan Rp 2,384 Triliun untuk menangani Covid-19. Anggaran sebesar itu diambilkan dari efisiensi perangkat daerah. “Tiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ini dimintai 35 persen dari biaya langsung, ini juga sama dilakukan oleh DPRD. Nantinya anggaran itu akan digunakan untuk penanganan Covid-19, jaring pengaman sosial (social savety net), recovery ekonomi untuk 3 bulan, total ada 8 item kegunaan anggaran tersebut,”pungkasnya.

Sementara itu Ketua DPRD Jatim, Kusnadi mengatakan mendukung penuh APBD murni 35 % untuk kebutuhan anggaran wabah virus corona. Namun pihaknya berharap kepada Pemprov Jatim terus mempersiapkan matang dana tersebut untuk covid 19 di Jatim mulai penanganan recovery ekonominya tiga bulan mendatang.

BACA JUGA: Tingkatkan Kualitas Produksi, PT PWU Minta Tambahan Dana dari APBD Jatim 2020

Sementara itu Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa meminta masing-masing kepala OPD Pemprov Jatim fokus menyiapkan langkah strategi untuk penanganan dan pencegahan penyebaran Covid-19. Sehingga, refocusing kegiatan yang dilakukan OPD bisa dimaksimalkan untuk menyentuh dan membantu masyarakat secara langsung. “Saya minta semua OPD mengerahkan seluruh sumber daya yang dimiliki untuk ikut menangani pandemi Covid-19,” ujarnya.

Gubernur Khofifah, menambahkan dampak Covid-19 ini sangat luas pada masyarakat, salah satunya berimplikasi pada sosial dan ekonomi masyarakat. Untuk OPD yang menangani industri dan UMKM bisa diarahkan untuk tetap produktif. Selanjutnya, dialihkan untuk bisa ikut memproduksi alat pelindung diri (APD) bagi para tenaga medis. Dengan demikian, karyawannya akan tetap bisa bekerja dengan tetap menerapkan physical distancing.

“Ketersediaan APD saat ini menjadi sangat penting utamanya bagi para petugas medis. Oleh sebab itu, bagi OPD yang mengurusi industri dan UMKM bisa mengarahkan mereka untuk bisa ikut memproduksi APD,” kata Khofifah. (kominfo/kj9)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *