KILASJATIM.COM, Sidoarjo – Sebulan sebelum pendaftaran bakal calon kepala daerah (Bacakada), sejumlah partai politik di Sidoarjo membeberkan kriteria calon yang layak memimpin Kota Udang. Mereka berharap siapa pun yang nantinya terpilih menjadi orang nomor satu di Sidoarjo bisa menyejahterakan rakyat.
Salah satu partai yang mengungkapkan kriterianya adalah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Melalui Wakil Sekretaris DPC PKB, mereka menyampaikan setidaknya ada empat kriteria yang harus dipenuhi, yakni Hayyin, Layyin, Sahlun, dan Qorbun.
“Kriteria pertama adalah Hayyin, pemimpin harus selesai dengan dirinya sendiri, jiwanya tenang, dan tidak temperamental,” ujarnya.
Menurutnya, pemimpin juga harus memiliki sifat Layyin, yaitu dapat menghargai orang lain dan bersikap sopan santun. Pemimpin harus tahu bagaimana cara memanusiakan manusia.
“Kemudian, Sahlun yang berarti memiliki karakter dan suka menolong orang lain, serta Qorbun yang berarti mempunyai kharisma dan dikenal baik oleh banyak orang,” lanjutnya.
Di sisi lain, Sumi Harsono, Ketua DPC PDI Perjuangan Sidoarjo, mengungkapkan bahwa pemimpin Sidoarjo harus memiliki sifat jujur, amanah, cerdas, dan bertanggung jawab.
Menurutnya, dengan terpenuhinya empat kriteria ini, maka kesejahteraan rakyat Sidoarjo pasti dapat tercapai dalam waktu yang singkat.
“Menjadi Bupati Sidoarjo harus mencintai dan mengutamakan rakyat di atas kepentingan pribadi. Kebijakan yang dibuat jangan berorientasi pada kelompok,” tegasnya.
Namun, pandangan berbeda diungkapkan oleh Ketua DPD Partai Golkar Sidoarjo, Adam Rusydi. Ia lebih memilih untuk mengajak seluruh partai di Sidoarjo bersatu, bahu-membahu membangun kota Delta. Menurutnya, langkah pembangunan akan lebih lancar jika semuanya bersinergi.
Politisi muda dari Partai Golkar ini tetap konsisten dengan gagasan yang ia miliki. Ia meminta agar seluruh partai melepaskan ego masing-masing demi kemajuan Kabupaten Sidoarjo.
“Jika hanya ada satu calon saja, maka membangun Sidoarjo akan lebih mudah. Kalau lebih dari satu calon, pembangunan berjalan lambat dan butuh waktu untuk rekonsiliasi,” ujarnya.
Menurutnya, dengan hanya ada satu calon, bukan berarti tidak demokratis. Sebelum itu diwujudkan, terlebih dahulu dilakukan pertemuan antar partai untuk mencapai kata sepakat dan mufakat mengenai nama calon tertentu.
“Dalam teori logika saya, itu termasuk demokrasi, karena pada tahap sebelumnya pasti ada musyawarah,” pungkasnya. (yun)
