KILASJATIM.COM, SURABAYA – Aliansi Mahasiswa Islam Nusantara (AMIN) melakukan aksi damai di depan gedung DPRD Jawa Timur pada Rabu, (12/7/2023) siang. AMIN menuntut keadilan serta penegakan hukum yang berkeadilan dan tepat terhadap reforma agraria sejari yang menjunjung tinggi keadilan bagi masyarakat Indonesia.
Koordinator Lapangan, Adamas Hafidz menjelaskan, aksi damai ini dihadiri dari banyak kalangan mahasiswa Surabaya sekitar 500 orang yang sadar bahwa, kita memiliki fungsi sebagai penyampai aspirasi masyarakat kepada pemerintah.
“Dengan adanya aksi ini, kami Aliansi Mahasiswa Islam Nusantara meminta pemerintah melalui Presiden dan Menkopolhukam RI untuk memfokuskan kembali pada kasus-kasus mafia tanah dan mafia hukum yang masih banyak di negeri ini,” tegasnya.
Maka dengan hal itu, AMIN menuntut keadilan bagi korban nyata mafia tanah yang dikriminalisasi oleh mafia hukum di Tangerang Kota yaitu Ketua Lembaga Ekonomi Umat Majelis Ulama Indonesia Pusat, H. Sutrisno Lukito. Aliansi Mahasiswa Islam Nusantara juga menuntut Pak H. Sutrisno dibebaskan dan dikembalikan hak-haknya.
AMIN (Aliansi Mahasiswa Islam Nusantara) secara tegas menyatakan sikap mengawal gerakan masyarakat yang secara serempak menolak eksistensi Mafia Tanah di Indonesia.
“AMIN juga mengutuk keras terhadap eksistensi Mafia Tanah dan pelaku kejahatan pada sektor agraria,” tambah Hafidz dalam orasinya.
Kemudian, AMIN meminta kepada Presiden Jokowi untuk mengusut tuntas permasalahan isu agraria yang ada di Indonesia, guna menghadirkan penegakan hukum yang berkeadilan dan menjamin kepastian hukum terhadap hak-hak masyarakat dalam sektor agraria terkhusus dalam perkara mafia tanah dan mafia hukum dalam kurun waktu 25 hari kerja.
“Juga meminta kepada Menkopolhukam RI, Prof Mahfud MD untuk mengusut tuntas serta mengawal permasalahan isu agraria yang berkepanjangan di Indonesia secara tegas berdasarkan konstitusi supaya menjamin hak-hak masyarakat Indonesia agar tidak tercederai oleh kepentingan kelompok yang tidak bertanggungjawab.
Selanjutnya, AMIN meminta Komisi III DPR RI untuk mengawal secara tegas isu agraria yang berkepanjangan di Indonesia untuk segera diselesaikan oleh pemerintah pusat.
“AMIN juga menuntut penyelesaian konflik Tanah Sdr. Panca Trisna yang diduga melakukan pemalsuan akta otentik di Makassar melawan, kasus Simalingkar di kota Medan dan sengketa lahan di kota Bandung,” urai Hafidz.
AMIN menuntut keadilan bagi korban nyata mafia tanah di Tangerang Kota yaitu ketua Lembaga Ekonomi Umat MUI Pusat H. Sutrisno Lukito, dan AMIN menuntut agar Pak H. Sutrisno dibebaskan dan dikembalikan hak-haknya.
AMIN dengan tegas menuntut untuk perkara Tanah Adat, Tanah Ulayat, dan Tanah Negara yang beralih fungsi menjadi Lahan Tambang dan berubah atas nama PT/Perseorangan wajib dikembalikan kepada Masyarakat dan Negara.
AMIN (Aliansi Mahasiswa Islam Nusantara) akan terus mengawal proses hukum dan mencermati implikasi politik yang disebabkan oleh kepentingan mafia tanah.
“Dimana kepentingan tersebut berdampak pada tindakan kriminalisasi kepada korban-korban tidak bersalah yang berasal dari elemen warga sipil dan tokoh masyarakat. Keadilan tersebut harus ditegakkan sesuai dengan fakta yang ada,” tukasnya.
Di tengah-tengah serangkaian aksi damai Aliansi Mahasiswa Islam Nusantara tersebut, Anggota Komisi E DPRD Jatim, Hartoyo menemui massa aksi tersebut.
Hartoyo memberikan pernyataannya di hadapan ratusan massa aksi bahwa, selamat datang di DPRD Jatim. Setelah dirinya mendengar apa yang disampaikan AMIN mengenai mafia tanah dan penegakan hukum dirasa ‘tajam di bawah, tumpul di atas’.
“Saya akan teruskan ke Pimpinan DPRD Jatim dan Komisi III DPR RI terkait kondisi masalah hukum dan pemerintahan ini. Saya teruskan secepatnya, saya kwal langsung. Ini kebetulan tanggal 12-19, DPRD Jatim ke Dapilnya, wajib hukumnya kami mewakili seluruh aspirasi masyarakat,” tandasnya.
Sebagai informasi, setelah massa aksi AMIN memberitahu akan berlanjut demo di Grahadi ke Anggota Dewan tersebut. Hartoyo kembali menegaskan, “Bagus, saya sangat mengapresiasi mahasiswa dan siap berkoordinasi segera dengan pemerintah, agar menyelesaikan persoalan mafia agraria dan hukum ini dilakukan bersama-sama, dan bisa cepat terselesaikan,” tutupnya. (ari)
