KILASJATIM.COM, Surabaya – Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyiapkan 121 Petugas Haji Daerah (PHD) untuk melayani sekitar 42.051 jemaah haji pada musim haji 1448 H/2027 M. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meminta proses seleksi dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel.
Pendaftaran calon petugas haji dibuka serentak pada 5-10 November 2026. Khofifah mengingatkan para calon peserta agar mencermati seluruh persyaratan, tahapan, dan ketentuan seleksi.
“Persyaratan, alur, dan ketentuan harus benar-benar dipedomani para calon peserta seleksi PHD,” kata Khofifah di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Senin (9/11/2026).
Dari total 121 kuota PHD Jawa Timur, sebanyak 91 orang akan bertugas di bidang pelayanan umum dan 30 orang di bidang pelayanan kesehatan. Kuota tersebut terdiri dari 108 petugas untuk 38 kabupaten/kota serta 13 petugas untuk tingkat provinsi.
Khusus kuota tingkat provinsi, pembiayaannya ditanggung melalui APBD Jawa Timur. Sementara pembiayaan petugas yang diusulkan pemerintah kabupaten/kota menjadi tanggung jawab APBD masing-masing daerah sesuai ketentuan.
Khofifah menegaskan, petugas haji bukan sekadar pendamping perjalanan. Mereka memiliki tanggung jawab memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan kepada jemaah selama menjalankan ibadah di Tanah Suci.
Karena itu, petugas yang terpilih harus memiliki kesiapan fisik dan mental, kemampuan komunikasi, kompetensi, serta komitmen pelayanan. Perhatian khusus juga harus diberikan kepada jemaah lanjut usia dan mereka yang memiliki risiko kesehatan tinggi.
“Yang kita utamakan adalah bagaimana jemaah haji dapat menjalankan ibadah dengan aman, nyaman, sehat, dan memperoleh pendampingan optimal,” ujarnya.
Seleksi PHD tahun ini mencakup dua bidang, yakni pelayanan umum dan pelayanan kesehatan. Petugas pelayanan umum bertugas mendampingi serta mendukung kebutuhan jemaah selama penyelenggaraan ibadah haji.
Sementara itu, petugas pelayanan kesehatan diperuntukkan bagi dokter dan tenaga keperawatan yang memenuhi persyaratan profesi.
Untuk bidang pelayanan umum, calon peserta harus berusia minimal 30 tahun dan maksimal 55 tahun saat mendaftar, serta memiliki pendidikan minimal S1 atau sederajat. Adapun calon petugas pelayanan kesehatan berusia minimal 27 tahun dan maksimal 55 tahun.
Secara umum, peserta juga harus beragama Islam, berkewarganegaraan Indonesia, sehat jasmani dan rohani, memiliki integritas serta komitmen pelayanan, dan memenuhi persyaratan administrasi serta kemampuan digital.
Dokumen yang harus disiapkan antara lain KTP, ijazah terakhir, surat rekomendasi kepala daerah sesuai alokasi yang dilamar, serta surat keterangan sehat dari puskesmas atau rumah sakit pemerintah. Calon peserta non-ASN juga diwajibkan melampirkan surat keterangan catatan kepolisian (SKCK).
Seleksi ini mengacu pada Keputusan Menteri Haji dan Umrah Nomor 78 Tahun 2026. Khofifah meminta prosesnya berjalan objektif, transparan, akuntabel, dan tanpa diskriminasi.
Pendaftaran calon PHD berlangsung pada 5-10 November 2026. Pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota harus menyampaikan rekomendasi calon petugas paling lambat 10 November 2026 pukul 24.00 WIB.
Selanjutnya, Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Jawa Timur bersama Pemprov Jatim melalui Biro Kesejahteraan Rakyat melakukan verifikasi usulan pada 11-13 November 2026.
Calon yang lolos verifikasi akan mengikuti tes Computer Assisted Test (CAT) pada 14 November 2026. Hasil seleksi dijadwalkan diumumkan pada 16 November 2026.
Khofifah juga meminta seluruh bupati dan wali kota ikut mengawal proses seleksi di daerah masing-masing. Informasi pendaftaran harus disampaikan secara terbuka agar masyarakat memperoleh kesempatan yang sama.
“Saya minta bupati dan wali kota aktif mengawal proses ini. Pastikan informasi seleksi sampai ke masyarakat secara terbuka dan yang lolos benar-benar memenuhi syarat,” tegasnya.
Pemprov Jatim melalui Biro Kesejahteraan Rakyat akan berkoordinasi dengan Kanwil Kementerian Haji dan Umrah Jawa Timur dalam pelaksanaan seleksi tersebut.
Untuk informasi lebih lanjut, calon peserta dapat menghubungi Kanwil Kementerian Haji dan Umrah Jawa Timur melalui nomor 081933027948 atau 08179673643. (cit)
