KILASJATIM.COM, Surabaya – Perkembangan artificial intelligence (AI) yang semakin masif ternyata membawa konsekuensi terhadap kebutuhan sumber daya, termasuk air. Di balik layanan AI yang digunakan sehari-hari, terdapat pusat data dengan server berperforma tinggi yang membutuhkan sistem pendinginan agar dapat beroperasi secara optimal.
Direktur Direktorat Sistem Informasi (DSI) Yayasan Perguruan 17 Agustus 1945 (YPTA) Surabaya, Eko Halim Santoso, S.Kom., M.Kom., mengatakan perkembangan AI tidak seharusnya hanya diukur dari kecanggihan teknologi dan kecepatan komputasi. “Efisiensi penggunaan air dan sumber daya lain juga perlu menjadi bagian dari inovasi, agar manfaat teknologi terus meningkat tanpa diikuti dampak lingkungan yang semakin besar,” terang Eko.
Menurut Eko, kebutuhan air dalam ekosistem AI berkaitan dengan sistem pendinginan pusat data, kebutuhan energi, hingga proses produksi chip semikonduktor. Karena itu, efisiensi komputasi menjadi bagian penting dari keberlanjutan infrastruktur digital. “AI yang lebih canggih belum tentu menjadi AI yang lebih baik, apalagi jika sumber daya yang digunakan tidak sebanding dengan manfaat yang dihasilkan,” katanya.
Eko menilai solusi persoalan tersebut bukan dengan menghentikan perkembangan AI, melainkan mendorong teknologi yang mampu memberikan manfaat lebih besar dengan penggunaan sumber daya yang semakin efisien. Pengembangan chip hemat energi dan model AI yang lebih efisien menjadi bagian dari arah tersebut.
Di tingkat pengguna, AI juga perlu ditempatkan sebagai co-pilot, bukan autopilot. Manusia tetap harus memegang kendali dalam berpikir, memvalidasi informasi, mengambil keputusan, serta mempertimbangkan aspek etika dan tanggung jawab. “Gunakan AI ketika memang memberikan nilai tambah, bukan sekadar karena AI sudah tersedia lalu kita menggunakannya untuk semua hal,” tutur Eko.
Ia juga mengingatkan pengguna untuk memeriksa validitas informasi yang dihasilkan AI, sekaligus memperhatikan keamanan data, privasi, dan hak cipta. Data sensitif, terutama data pribadi, tidak boleh dimasukkan secara sembarangan ke dalam layanan AI.
Sementara bagi institusi pendidikan, Eko menyebut literasi AI menjadi kebutuhan penting. DSI, menurut dia, memiliki dua peran sekaligus, yakni sebagai enabler yang membuka ruang pemanfaatan AI dan governor yang memastikan penggunaannya tetap aman, etis, serta sesuai aturan. “Dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa perlu memahami bukan hanya cara menggunakan AI, tetapi juga kapan AI layak digunakan, apa keterbatasannya, bagaimana memverifikasi hasilnya, serta apa konsekuensi dari penggunaannya,” tambah Eko.
Pada akhirnya, Eko menegaskan masa depan teknologi bukan soal memilih manusia atau AI. Tantangannya adalah membangun kolaborasi keduanya agar produktivitas dan inovasi meningkat tanpa mengorbankan nilai kemanusiaan serta keberlanjutan lingkungan.(tok)
