KILASJATIM. COM, Malang – Perubahan iklim membuat cuaca ekstrem, banjir, dan kekeringan semakin sering terjadi. Dari sekitar 8.500 desa di Jawa Timur, lebih dari 5.000 desa masuk kategori rawan bencana. Baru sekitar 2.100 desa berstatus Desa Tangguh Bencana. Kondisi ini mendorong perlunya penguatan ketangguhan tingkat desa.
Menjawab tantangan tersebut, Lokakarya Pembelajaran Praktik Baik DESTANA dan Integrasinya dalam Sistem Perencanaan dan Penganggaran Desa digelar di Malang pada 4-5 Agustus 2026. Kegiatan ini mempertemukan pemerintah, akademisi, masyarakat sipil, dan mitra pembangunan untuk berbagi pengalaman implementasi Desa Tangguh Bencana (DESTANA).
Sejak Mei 2025, inisiatif DESTANA yang dilaksanakan Konsorsium KONDUSIF di dukung Program SIAP SIAGA mendampingi 10 desa di Kabupaten Lumajang, Malang, Pasuruan, Pacitan, dan Sampang. Melalui pendampingan ini, pemerintah desa dan masyarakat memetakan risiko, menyusun rencana penanggulangan bencana, serta memperkuat kapasitas lokal.
Hasilnya, seluruh desa dampingan kini telah memiliki Peta Risiko Bencana, Kajian Risiko Bencana, Rencana Kontinjensi, dan Rencana Penanggulangan Bencana Desa. Yang membedakan, dokumen-dokumen itu tidak hanya jadi persyaratan administratif, juga diintegrasikan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) dan anggaran desa.
“Investasi pada pencegahan sebelum bencana terjadi jauh lebih besar manfaatnya dibanding biaya penanganan setelah bencana,” kata Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto dalam penutupan lokakarya di Hotel Aria Gajayana, Rabu (5/8/2026).
Sedang Kepala Pelaksana BPBD Jatim, Gatot Soebroto menambahkan, penguatan kapasitas masyarakat desa adalah fondasi utama membangun daerah tangguh, terutama di wilayah risiko tinggi.
DESTANA juga mendorong integrasi isu lain. Rencana aksi desa kini memasukkan Adaptasi Perubahan Iklim (API), Kesetaraan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial (GEDSI), serta penguatan ekonomi. Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Desa pun tumbuh sebagai ruang kolaborasi antara pemerintah desa, masyarakat, dan pemangku kepentingan.
Meski capaian sudah terlihat, tantangan keberlanjutan masih ada. Dirjen Pembangunan Desa Kemendes PDTT Drs. F.X. Nugroho menekankan perlunya regulasi melalui Peraturan Desa agar ada alokasi anggaran berkelanjutan untuk pengurangan resiko bencana.
Deputi Bidang Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon, Kementerian Lingkungan Hidup dn Kehutanan, Ir. Ary Sudijanto, mengapresiasi kemampuan desa menerjemahkan kebijakan menjadi solusi, sesuai kondisi lokal dan mendorong insentif bagi praktik rendah emisi.
Koordinator Konsorsium KONDUSIF, Sutiah menegaskan ketangguhan hanya terwujud jika semua kelompok dilibatkan. Termasuk perempuan, disabilitas, lansia, dan kelompok rentan lainnya dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan dan perencanaan pembngunn desa.
Hal senada disampaikan First Secretary Kedubes Australia, Catherine Meehan. Ia menilai pembelajaran dari 10 desa ini menunjukkan ketangguhan harus tumbuh dari komunitas dan didokumentasikan agar dapat direplikasi di daerah lain. Pengalaman ini diharapkan memperkuat sistem pengurangan risiko bencana Indonesia dari tingkat desa hingga nasional. (TQI)
