KILASJATIM.COM, Surabaya – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mulai mengevaluasi komponen pembentuk tarif angkutan udara setelah rata-rata harga avtur nasional mengalami penurunan per 1 Agustus 2026. Hasil evaluasi menetapkan biaya tambahan (fuel surcharge) maksimal 30 persen dari tarif batas atas untuk penerbangan domestik kelas ekonomi berjadwal.
Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Lukman F. Laisa mengatakan evaluasi dilakukan secara berkala untuk menjaga keseimbangan antara keterjangkauan harga tiket bagi masyarakat dan keberlangsungan operasional maskapai.
“Evaluasi dilakukan berdasarkan perkembangan harga avtur nasional dan mengacu pada rentang harga yang telah ditetapkan dalam regulasi,” kata Lukman dalam keterangan tertulis, Senin (3/8/2026).
Berdasarkan publikasi harga avtur per 1 Agustus 2026, rata-rata harga avtur nasional tercatat sebesar Rp21.892 per liter.
Mengacu pada Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 1041 Tahun 2026 tentang besaran biaya tambahan akibat fluktuasi bahan bakar, maskapai kini dapat menerapkan fuel surcharge dengan batas maksimal 30 persen dari tarif batas atas, sesuai kelompok layanan.
Pengawasan Tarif Diperketat
Lukman menegaskan Kemenhub akan mengawasi penerapan tarif penerbangan, termasuk komponen fuel surcharge, agar dijalankan secara transparan dan sesuai ketentuan.
Pengawasan dilakukan melalui pemantauan tarif yang diberlakukan maskapai, perkembangan harga avtur, hingga kepatuhan maskapai dalam mencantumkan komponen fuel surcharge secara terpisah pada tiket penumpang.
Selain itu, pemerintah juga mendorong maskapai tetap menawarkan tarif yang kompetitif dengan mempertimbangkan kondisi pasar dan daya beli masyarakat.
“Maskapai tetap memiliki fleksibilitas untuk menetapkan tarif di bawah batas maksimum yang telah ditetapkan pemerintah sesuai strategi bisnis masing-masing,” ujar Lukman.
Menurutnya, evaluasi terhadap tarif penerbangan akan terus dilakukan seiring perubahan harga avtur. Langkah tersebut bertujuan menjaga konektivitas nasional, mendukung keberlanjutan industri penerbangan, sekaligus memastikan masyarakat memperoleh layanan transportasi udara dengan tarif yang wajar. (cit)
