KILASJATIM.COM, Jakarta – Kementerian Keuangan melaporkan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga 31 Oktober 2025 mengalami defisit Rp 479,7 triliun atau setara 2,02% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Pemerintah menegaskan angka tersebut masih berada dalam batas aman.
“Defisit APBN per Oktober sebesar Rp 479,7 triliun, sekitar 2,02% dari PDB, dan kondisinya terkendali,” ujar Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam konferensi pers APBN KiTA di Jakarta, Kamis (20/11/2025).
Defisit tersebut terjadi karena pendapatan negara belum mengimbangi total belanja. Hingga Oktober, pendapatan negara mencapai Rp 2.113,3 triliun atau 73,7% dari outlook, sementara belanja negara telah terealisasi Rp 2.593 triliun atau 73,5%.
Pendapatan negara mayoritas berasal dari penerimaan pajak sebesar Rp 1.459 triliun, disusul kepabeanan dan cukai Rp 249,3 triliun, serta penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Rp 402,4 triliun.
Di sisi pengeluaran, belanja pemerintah pusat menyerap Rp 1.879,6 triliun, sementara transfer ke daerah mencapai Rp 713,4 triliun.
Purbaya menyebut fokus belanja diarahkan untuk menjaga daya beli masyarakat, pembangunan infrastruktur, dan keberlanjutan reformasi struktural.
Meski keseimbangan primer masih defisit Rp 45 triliun, pemerintah menyatakan pengelolaan fiskal tetap dilakukan secara hati-hati.
“Kami melakukan pemantauan detail dan langkah antisipatif agar APBN tetap efektif mendorong pertumbuhan ekonomi,” kata Purbaya.(cit)
