KILASJATIM.COM, Surabaya – Ketua Umum DPP Realestat Indonesia (REI) Joko Suranto mendorong para pengembang properti untuk mengubah berbagai tantangan industri menjadi peluang bisnis. Menurutnya, pengembang harus memiliki pola pikir solutif, mental entrepreneur, serta kemampuan beradaptasi menghadapi perubahan kondisi ekonomi dan pasar properti.
Pesan tersebut disampaikan Joko Suranto saat menghadiri Rapat Kerja Daerah (Rakerda) DPD REI Jawa Timur 2026 di Ballroom Ciputra World Surabaya, Kamis (8/10/2026). Kegiatan bertema “Developer Tangguh, Mengubah Tantangan Menjadi Peluang” itu diikuti sekitar 430 peserta.
Joko menegaskan, pelaku usaha properti tidak seharusnya hanya mengeluhkan persoalan yang muncul di lapangan. Sebaliknya, setiap tantangan harus dijawab dengan solusi konkret yang mampu meningkatkan kapasitas dan daya saing pengembang.
“Masalah itu dijawab dengan solusi. Ketika bicara mengenai developer, dibuat sebuah wadah untuk mengedukasi. Itu solusi,” ujar Joko.
Ia mengapresiasi langkah REI Jawa Timur yang membentuk REI Jatim Institute sebagai wadah untuk meningkatkan kompetensi dan kapasitas para anggotanya. Menurutnya, penguatan sumber daya manusia menjadi salah satu kunci untuk membangun organisasi yang semakin solid dan mampu menghadapi tantangan industri properti.
“Cara membesarkan organisasi melalui kapasitas, dengan meningkatkan kapasitas anggota melalui REI Institute di Jawa Timur,” katanya.
Joko juga mengingatkan pentingnya membaca perkembangan ekonomi dan pasar properti berdasarkan data. Perlambatan sektor properti serta perubahan daya beli masyarakat perlu menjadi pertimbangan dalam menentukan strategi bisnis.
Namun, kondisi tersebut tidak semestinya dipandang sebagai hambatan semata. Pengembang harus mampu menyesuaikan pendekatan, memperkuat inovasi, dan mengembangkan strategi yang relevan dengan kebutuhan pasar.
“Yang membedakan adalah cara approach kita, pola pikir kita, dan mentalitas kita. Saya melihat apa yang dilakukan Jawa Timur mestinya menginspirasi kita semuanya,” ujarnya.
Ia menambahkan, industri properti telah berulang kali menghadapi berbagai tekanan, mulai dari krisis ekonomi 1998, krisis keuangan global 2008, hingga pandemi Covid-19. Pengalaman tersebut menjadi pengingat bahwa kemampuan beradaptasi merupakan faktor penting bagi keberlangsungan bisnis pengembang.
Karena itu, Joko berharap Rakerda REI Jatim tidak sekadar menjadi agenda rutin organisasi, tetapi juga menghasilkan gagasan dan langkah nyata yang dapat menjawab kebutuhan anggota.
“Perilaku kita dalam organisasi bukan semata-mata seremoni, tetapi harus punya arti,” katanya.
Sementara itu, Ketua DPD REI Jawa Timur Mochamad Ilyas mengatakan, pihaknya terus memperkuat organisasi melalui perluasan jaringan komisariat. Saat ini, REI Jawa Timur memiliki 12 komisariat, meningkat dari sebelumnya sembilan komisariat.
Di samping penguatan organisasi, REI Jatim menyoroti maraknya bisnis kavling tanah yang dinilai belum didukung perizinan dan tata kelola yang memadai. Praktik tersebut berpotensi menimbulkan persoalan lingkungan dan infrastruktur, termasuk buruknya sistem drainase hingga risiko banjir.
“Di Jawa Timur ini cukup marak pengusaha kavling. Yang pertama tidak ada izin. Kemudian karena tidak ada izin, itu tidak tertata dengan baik,” ujar Ilyas.
Untuk merespons persoalan tersebut, REI Jatim mengembangkan REI Jatim Institute. Lembaga ini tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan kompetensi anggota, tetapi juga membantu pengembang memahami ketentuan perizinan, tata kelola, serta praktik pembangunan properti yang bertanggung jawab.
REI Jatim juga ingin memperluas edukasi kepada masyarakat agar lebih cermat dalam memilih pengembang perumahan. Dengan demikian, konsumen dapat mempertimbangkan legalitas, kualitas pembangunan, dan rekam jejak pengembang sebelum membeli hunian.
“Harapan kami REI Jatim Institute ini juga bisa mengedukasi masyarakat bagaimana memilih developer yang baik,” kata Ilyas.
Ia menegaskan, bisnis perumahan tidak semata-mata berorientasi pada keuntungan jangka pendek. Pengembang perlu menjaga kualitas produk, memberikan kepastian kepada konsumen, serta membangun kepercayaan untuk keberlanjutan usaha.
“Bisnis perumahan bagi kami adalah bisnis lintas generasi,” ujarnya.
Pada kesempatan yang sama, Ketua Kehormatan DPD REI Jawa Timur Teguh Kinarto mendorong pengembang memperkuat komunikasi dan kerja sama dengan pemerintah daerah. Menurutnya, hubungan yang konstruktif diperlukan untuk mencari solusi atas berbagai kendala yang dihadapi pelaku usaha, terutama terkait birokrasi dan proses perizinan.
“Kalau kita ingin REI Jatim ini lebih maju satu atau dua langkah, kita harus dekat dengan pemerintah,” kata Teguh.
Ia menjelaskan, komunikasi dengan pemerintah bukan berarti mengabaikan ketentuan yang berlaku. Sebaliknya, sinergi tersebut diharapkan dapat mendorong proses perizinan yang lebih efektif, cepat, dan terjangkau tanpa mengesampingkan prosedur.
“Bukan berarti mengabaikan prosedur, tetapi prosedurnya bisa dipermudah, dipercepat, dan biayanya lebih terjangkau,” katanya.
Rangkaian Rakerda DPD REI Jawa Timur 2026 juga diisi turnamen padel antar-komisariat. Kegiatan kemudian ditutup dengan gala dinner dan pemberian penghargaan Excellence Property Awards.
Melalui Rakerda tersebut, REI Jawa Timur diharapkan semakin memperkuat kapasitas pengembang, meningkatkan tata kelola bisnis properti, serta mendorong kolaborasi dengan pemerintah dan masyarakat guna menghadapi dinamika pasar perumahan.(pur)
