KILASJATIM.COM, Bondowoso – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Bondowoso menyatakan persetujuannya terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2026 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Namun, di balik persetujuan tersebut, Fraksi PKB menyampaikan sejumlah catatan strategis yang dinilai penting untuk menjadi perhatian pemerintah daerah dalam menjalankan program dan penggunaan anggaran ke depan.
Melalui Juru Bicara Fraksi PKB, Gina Belanza Mulia, S.H., M.H., fraksi tersebut menegaskan bahwa perubahan anggaran tidak boleh sekadar menjadi instrumen administratif, melainkan harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat serta memberikan dampak nyata bagi pembangunan daerah.
Dalam pendapat akhirnya terhadap Raperda P-APBD 2026, Fraksi PKB mengapresiasi upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pembangunan. Meski demikian, masih terdapat sejumlah persoalan strategis yang perlu mendapat perhatian bersama agar pelaksanaan perubahan anggaran berjalan lebih efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan memberikan manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
Salah satu perhatian utama Fraksi PKB adalah optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurut Gina, peningkatan PAD tidak boleh hanya bergantung pada sektor tertentu. Pemerintah daerah didorong untuk menggali berbagai potensi pendapatan lain, mulai dari pajak daerah, retribusi, hingga pemanfaatan aset yang selama ini belum memberikan kontribusi maksimal terhadap keuangan daerah.
Fraksi PKB juga menyoroti Program Bondowoso Menyala yang menjadi salah satu prioritas pembangunan daerah. Program penerangan jalan umum dinilai memiliki manfaat besar bagi keamanan, kenyamanan, mobilitas masyarakat, hingga aktivitas ekonomi pada malam hari. Namun, besarnya anggaran yang dialokasikan harus diiringi perencanaan yang matang, mulai dari pemetaan lokasi prioritas hingga sistem pengawasan dan pemeliharaan yang jelas.
Selain itu, PKB meminta evaluasi terhadap sejumlah rencana belanja daerah agar benar-benar sesuai kebutuhan dan tidak menimbulkan pemborosan anggaran. Fraksi juga menekankan pentingnya peningkatan kompetensi aparatur dalam bidang pengadaan barang dan jasa guna mencegah kesalahan administrasi sekaligus meminimalkan risiko hukum dalam pelaksanaan program pembangunan.
Di sektor pembangunan dan ekonomi, Fraksi PKB mendorong pemerintah daerah memaksimalkan pemanfaatan aset daerah yang masih menganggur, memperkuat skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU), serta melakukan peninjauan kembali dokumen perencanaan kepariwisataan agar lebih adaptif terhadap perkembangan investasi dan kebutuhan wisatawan.
Perhatian khusus juga diberikan pada pengembangan UMKM. Fraksi PKB meminta pemerintah segera melakukan pemetaan dan klasifikasi UMKM secara menyeluruh sehingga program pembinaan, pelatihan, akses pembiayaan, legalitas usaha, hingga perluasan pasar dapat dilakukan lebih tepat sasaran. Langkah tersebut dinilai penting untuk mendorong pelaku UMKM naik kelas dan menjadi penggerak ekonomi daerah.
Di bidang sosial, PKB menyoroti pentingnya perbaikan dan pemutakhiran data desil agar berbagai program bantuan pemerintah benar-benar tepat sasaran. Peran pemerintah desa dan kelurahan dinilai sangat penting dalam memastikan validitas data masyarakat penerima manfaat.
Fraksi PKB juga mengingatkan pemerintah daerah agar lebih serius dalam menangani persoalan kekeringan yang hampir setiap tahun terjadi di sejumlah wilayah Bondowoso. Penanganan tidak cukup hanya dengan distribusi bantuan air bersih saat musim kemarau, tetapi perlu dibarengi solusi jangka panjang seperti pembangunan sumur bor berdasarkan kajian teknis yang matang.
Sementara itu, dalam upaya menarik investasi, PKB mendorong penguatan dokumen Investment Project Ready to Offer (IPRO) agar mampu menjadi instrumen promosi investasi yang efektif. Investasi yang masuk diharapkan tidak hanya meningkatkan PAD, tetapi juga menciptakan lapangan kerja, memperkuat UMKM lokal, dan memberikan dampak ekonomi berkelanjutan bagi masyarakat Bondowoso.
Menutup pandangan akhirnya, Gina Belanza Mulia menyampaikan bahwa seluruh catatan dan rekomendasi Fraksi PKB merupakan bagian dari fungsi pengawasan dan penganggaran DPRD untuk memastikan APBD benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat. Fraksi PKB meminta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menindaklanjuti berbagai masukan tersebut secara proporsional dengan tetap memperhatikan kebutuhan masyarakat, kemampuan keuangan daerah, serta prioritas pembangunan.
Fraksi PKB berharap sinergi antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Bondowoso terus diperkuat agar kebijakan anggaran mampu mempercepat pembangunan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat kemandirian fiskal daerah, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.(wan)
