KILASJATIM.COM, Sidoarjo – Hasil pemeriksaan laboratorium kasus keracunan massal program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Sidoarjo telah keluar. Dari sejumlah sampel yang diperiksa, satu sampel dinyatakan positif terkontaminasi bakteri.
Temuan tersebut disampaikan Plh Sekda Sidoarjo sekaligus Ketua Satgas MBG Sidoarjo, M Ainur Rahman. Hasil pemeriksaan telah dilaporkan kepada Bupati Sidoarjo dan diserahkan kepada polisi untuk mendukung penyelidikan.
“Hasil lab sudah keluar dan sudah dilaporkan kepada Bupati. Dari beberapa sampel yang diperiksa, ada yang negatif dan ada satu yang positif terkontaminasi,” kata Ainur kepada wartawan, Jumat (11/9/2026).
Meski terdapat sampel yang positif, pemerintah belum menyimpulkan bahwa kontaminasi tersebut menjadi penyebab keracunan para santri. Jenis bakteri dan sampel yang dinyatakan positif juga belum diungkap.
Ainur mengatakan penyebab kejadian masih harus ditelusuri. Kontaminasi dapat berasal dari berbagai sumber, mulai dari air, bahan baku hingga kebersihan lingkungan.
“Belum bisa dipastikan apakah murni dari faktor makanan. Bisa banyak faktor, bisa dari air, bahan baku makanan, maupun kebersihan lingkungan,” ujarnya.
Hasil pemeriksaan laboratorium Pemkab Sidoarjo kini menjadi salah satu bahan yang akan disandingkan dengan pemeriksaan kepolisian.
“Ini sudah diserahkan ke Polres untuk disandingkan dengan hasil pemeriksaan forensik,” kata Ainur.
Polisi nantinya akan mendalami apakah kasus tersebut berkaitan dengan kelalaian, ketidakpatuhan terhadap prosedur, atau faktor lain.
Dapur SPPG Kalitengah Disetop
Di sisi lain, dapur SPPG Kalitengah yang menyuplai makanan untuk para santri telah dihentikan sementara setelah kejadian tersebut.
Untuk sementara, para santri mendapatkan makanan dari dapur pondok. Penyaluran MBG kepada 18 sekolah terdampak juga ditahan.
Badan Gizi Nasional (BGN) telah menawarkan pengalihan penyaluran makanan melalui SPPG lain. Namun, Pemkab Sidoarjo masih membahas opsi tersebut.
Pemkab Sidoarjo menegaskan tidak menghentikan program MBG secara keseluruhan. Evaluasi justru diarahkan pada tata kelola, sanitasi, dan pengawasan dapur penyedia makanan.
Salah satu perhatian Pemkab Sidoarjo adalah masih adanya 21 SPPG yang belum mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Ainur menjelaskan penerbitan SLHS merupakan kewenangan pemerintah daerah, sedangkan izin operasional SPPG berada di bawah BGN.
“Daerah hanya bisa mengusulkan, izin operasi ada di BGN,” ujarnya.
Pemkab Sidoarjo telah mengusulkan agar SPPG yang belum memenuhi persyaratan SLHS dihentikan sementara sampai persyaratan terpenuhi. Pengawasan juga akan diperkuat dengan melibatkan puskesmas, camat, dan kepala desa.
“Yang belum layak jangan dioperasikan. Kita tetap mendukung program MBG, tetapi protokol dan pengawasannya harus diperbaiki,” tegas Ainur.
Dengan ditemukannya satu sampel yang positif terkontaminasi bakteri, penyelidikan kini berlanjut untuk mencari hubungan antara temuan laboratorium dan kasus keracunan. Hasil pemeriksaan kepolisian akan menjadi bagian penting untuk memastikan sumber dan penyebab kejadian tersebut. (cit)
