KILASJATIM.COM, Jakarta – Anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali berpeluang dipangkas. Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyebut anggaran program prioritas Presiden Prabowo Subianto itu bahkan masih bisa ditekan hingga di bawah Rp 200 triliun.
Purbaya mengatakan anggaran MBG pada 2026 awalnya ditetapkan sekitar Rp 330 triliun. Setelah dilakukan efisiensi, angkanya turun menjadi sekitar Rp 260 triliun dan kembali dirampingkan menjadi sekitar Rp 240 triliun.
Menurut Purbaya, penghematan masih bisa dilakukan. Hal itu disampaikannya setelah berdiskusi dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) yang baru, Sudaryono.
“MBG kan anggaran tahun ini awalnya Rp 330 triliun, terus dilakukan efisiensi menjadi Rp 260-an (triliun), terus menjadi Rp 240-an (triliun). Tapi saya bicara dengan kepala badan MBG yang baru, sepertinya bisa dibuat lebih efisien lagi di bawah Rp 200-an (triliun),” ujar Purbaya.
Purbaya menyebut pemerintah telah mengalokasikan sekitar Rp 240 triliun untuk program MBG tahun depan. Namun, angka tersebut juga dinilai masih berpeluang ditekan.
Efisiensi dan pemanfaatan teknologi menjadi dua hal yang menurutnya dapat membantu menurunkan kebutuhan anggaran.
“Tahun depan juga dianggarkan Rp 240, tapi saya yakin bisa ditekan ke bawah dengan efisiensi dan pemakaian teknologi,” kata Purbaya.
Selain efisiensi anggaran, Kementerian Keuangan ikut memperkuat pengawasan pelaksanaan MBG. Pegawai Kemenkeu di daerah akan mengawasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG secara bergilir.
Langkah itu ditujukan untuk memastikan pelaksanaan program berjalan lebih efisien sekaligus memperbaiki kinerjanya.
“Jadi pegawai-pegawai kami di daerah mengawasi masing-masing SPPG secara bergilir. Saya harapkan nanti kita bisa perbaiki terus kinerjanya ke depan untuk MBG,” ujar Purbaya.
Dengan demikian, angka Rp 240 triliun belum menjadi batas akhir. Pemerintah masih membuka ruang efisiensi, termasuk melalui teknologi dan pengawasan langsung terhadap pelaksanaan MBG di daerah. (cit)
