KILASJATIM.COM, Jakarta – Badan Gizi Nasional (BGN) menyiapkan pembukaan sekitar 2.700 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) mulai September 2026. Meski ada penambahan dapur, BGN memastikan tidak meminta tambahan anggaran tahun ini.
Kepala BGN Sudaryono mengatakan anggaran yang tersedia akan dimaksimalkan untuk memenuhi kebutuhan MBG, termasuk di wilayah dan sekolah yang belum mendapatkan layanan.
Hal itu disampaikan Sudaryono setelah bertemu Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta Pusat, Jumat (28/8/2026).
“Ada 2.700 yang sudah siap, kemudian serta-merta akan kami buka, termasuk juga membuka dapur-dapur yang memang di situ banyak yang membutuhkan,” kata Sudaryono.
Prioritas pembukaan dapur baru tidak hanya menyasar wilayah 3T. BGN juga mengarahkan penambahan SPPG ke pondok pesantren dan daerah di luar Jawa yang tingkat kebutuhannya dinilai tinggi.
Di tengah rencana penambahan dapur, BGN juga melakukan penataan terhadap titik SPPG yang sudah terdaftar.
Dari 27.485 titik yang tercatat, sebanyak 27.022 SPPG telah ditetapkan melalui surat penetapan resmi. Sementara 463 titik sempat disetop sementara atau suspend karena profilnya belum lengkap.
Dari penelusuran terhadap titik-titik tersebut, BGN menemukan tujuh dapur yang sudah lama tidak beroperasi. Bahkan, ada lokasi yang tercatat sebagai dapur tetapi tidak ditemukan wujud fisiknya.
“Kalau tidak ada laporan, kami cek lagi tidak ada, maka bisa disimpulkan memang dapurnya tidak beroperasi atau pernah ada, tapi sudah tidak beroperasi lagi,” ujar Sudaryono.
BGN masih menunggu hasil verifikasi terhadap 463 titik tersebut sebelum mengambil keputusan lebih lanjut.
Selain itu, BGN tengah menyisir 13 dapur MBG yang sudah terdaftar. Pembukaan dapur baru juga tidak akan dilakukan sekaligus, melainkan bertahap sesuai kebutuhan masing-masing wilayah, termasuk kawasan aglomerasi.
Sudaryono memastikan pembukaan dapur tambahan akan disesuaikan dengan anggaran yang tersedia.
“Pembukaan ini mengandung anggaran, di mana anggaran itu kami sesuaikan dan insyaallah tidak perlu ada penambahan anggaran,” katanya.
Menurutnya, anggaran BGN 2026 sebesar Rp 229 triliun masih akan dimaksimalkan untuk memenuhi kebutuhan MBG.
Hingga 27 Agustus 2026, realisasi anggaran BGN untuk program MBG telah mencapai Rp 117 triliun.
Anggaran BGN tahun ini sebelumnya telah diefisiensikan Rp 39 triliun. Dari pagu awal Rp 268 triliun, anggaran kemudian disisir menjadi Rp 229 triliun.
“Jadi dari Rp 268 triliun itu kami sisir, kami efisiensikan menjadi Rp 229 triliun. Dari Rp 229 triliun itu terpakailah Rp 117 triliun,” beber Sudaryono.
Selain membahas pembukaan dapur, pertemuan BGN dan Kemenkeu juga menghasilkan kesepakatan memperkuat tata kelola keuangan MBG melalui digitalisasi.
Sistem pelaporan keuangan di tingkat dapur akan disinkronkan secara system-to-system antara SIKN Kemenkeu dan SIPGN.
Dengan sistem tersebut, pelaporan di lapangan diharapkan tidak lagi dilakukan secara manual.
“Yang tadinya manual-manual ini tidak boleh manual lagi. Bagaimana caranya tim yang bekerja di lapangan, di dapur, dengan sistem bisa bekerja dan dipermudah pelaporannya,” kata Sudaryono.
Di tengah ekspansi program MBG, BGN kini harus menjalankan dua agenda sekaligus: memperluas jangkauan layanan ke wilayah yang membutuhkan dan memastikan setiap dapur yang menggunakan anggaran benar-benar aktif serta terverifikasi. (cit)
