KILASJATIM. COM, Surabaya – Jawa Timur mulai memperkuat strategi penyiapan pekerja migran dengan mengubah pendekatan dari sekadar mengirim tenaga kerja ke luar negeri menjadi menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang memiliki keahlian, sertifikasi, dan kemampuan beradaptasi sesuai kebutuhan pasar kerja global.
Langkah tersebut dibahas dalam kegiatan Sosialisasi dan Pemetaan Kompetensi SMK Go Global Jawa Timur 2026 bertema “Sinergi Ekosistem Vokasi Pekerja Migran Indonesia, Wujudkan SDM Unggul Kelas Dunia” di Graha Kadin Jatim, Surabaya, Rabu (12/8/2026).
Kegiatan yang merupakan kolaborasi Kadin Jawa Timur, Kadin Institute dan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) itu mempertemukan berbagai unsur vokasi. Mulai dari lembaga pelatihan kerja (LPK), lembaga kursus dan pelatihan (LKP), lembaga sertifikasi profesi (LSP), balai latihan kerja (BLK), asosiasi vokasi hingga perwakilan SMK.
Direktur Kadin Institute, Nurul Indah Susanti, mengatakan pemetaan kompetensi menjadi langkah penting agar calon pekerja migran tidak hanya memiliki kemampuan dasar, tetapi benar-benar disiapkan berdasarkan kebutuhan negara penempatan.
“Sekarang job-nya banyak, sehingga job ini harus dimatchingkan. Tugas kita memetakan kompetensi pekerja yang akan dikirim ke luar negeri dengan kompetensi yang diinginkan oleh negara penempatan,” ujar Nurul.
Menurut dia, tenaga kerja yang ingin bekerja di luar negeri harus memiliki tiga modal utama, yakni keterampilan, pengetahuan, dan sikap. Karena itu, pelatihan perlu menggabungkan kemampuan teknis dengan kemampuan nonteknis, termasuk karakter dan soft skill.
Kebutuhan tenaga kerja juga semakin spesifik. Di sektor manufaktur, misalnya, pasar kerja membutuhkan tenaga untuk packing, screwing, fitting, pengelasan industri hingga pengoperasian teknologi. Sementara sektor pertanian membutuhkan tenaga untuk penanaman, pemeliharaan hingga pemanenan.
Untuk sektor kesehatan, kebutuhan mencakup caregiver, caretaker dan tenaga perawatan lansia. Sedangkan pada sektor domestik, pekerjaan mulai diarahkan berdasarkan jabatan dan kompetensi seperti housekeeper, childcare, babysitter, family cook dan family driver.
Nurul menegaskan, perubahan tersebut menunjukkan pekerja migran kini semakin diarahkan sebagai tenaga profesional berdasarkan jabatan, bukan lagi sekadar dikategorikan sebagai pekerja formal atau informal.
“Sekarang sudah mengarah kepada jabatan. Housekeeper, caretaker, babysitter, childcare. Itu mengarah kepada jabatan. Jadi bukan lagi penata laksana rumah tangga, tetapi jabatan-jabatan yang sesuai dengan kompetensi,” jelasnya.
Peluang pasar kerja global pun dinilai semakin terbuka. Jepang, misalnya, membutuhkan tenaga caregiver, sedangkan Jerman memiliki kebutuhan di sektor hospitality, termasuk cook dan bidang makanan. Sejumlah negara lain seperti Taiwan, Korea, Singapura, Malaysia, Brunei, Australia dan Turki juga menjadi pasar potensial.
Jawa Timur dinilai memiliki modal kuat untuk mengambil peluang tersebut karena memiliki basis pendidikan vokasi yang besar. Lulusan SMK, politeknik maupun pendidikan vokasi lainnya didorong untuk dipersiapkan sejak awal agar kompetensinya sesuai kebutuhan negara tujuan.
“Yang kita siapkan bukan hanya skill, tetapi juga knowledge dan attitude. Kemampuan teknis harus siap, kemampuan nonteknis juga harus disiapkan, terutama pengembangan karakter dan soft skill,” kata Nurul.
Tekan Risiko Pekerja Migran Bermasalah.
Penguatan kompetensi juga dinilai menjadi bagian penting untuk menekan berbagai risiko yang dihadapi pekerja migran Indonesia. Ketua Umum Kadin Jawa Timur, Adik Dwi Putranto, mengatakan aspek legalitas harus berjalan beriringan dengan peningkatan kompetensi. Calon pekerja migran harus melalui jalur resmi dan memiliki bekal keterampilan sebelum diberangkatkan.
“Yang penting sekarang tenaga harus legal, terdaftar pada Dinas Tenaga Kerja dan melalui jalur resmi. Bukan ilegal. Kemudian dibekali kompetensi, baik kompetensi teknis maupun nonteknis,” tegas Adik.
Menurutnya, kemampuan beradaptasi dengan budaya negara tujuan juga tidak kalah penting. Pekerja yang tidak memahami karakter dan budaya di negara tujuan berpotensi mengalami culture shock yang dapat memengaruhi perilaku dan keberlangsungan pekerjaan. “Kalau tidak tahu ilmunya, dia bisa mengalami culture shock. Ada perubahan budaya di sana yang bisa berpengaruh terhadap perilaku. Kalau tidak cocok, akhirnya tidak kerasan dan bisa muncul persoalan,” ujarnya.
Selain adaptasi, persoalan kompetensi juga dapat menjadi penyebab pekerja mengalami masalah di tempat kerja. Karena itu, pemerintah mendorong pekerja migran memiliki sertifikat kompetensi sebelum diberangkatkan.
“Kalau dia tidak memiliki skill dan tidak dibekali keterampilan, di sana tidak bisa apa-apa dan bisa dipulangkan. Sekarang mulai diminimalkan. Pemerintah mendorong semua yang berangkat harus memiliki sertifikat kompetensi untuk meminimalkan kejadian yang tidak diinginkan,” kata Adik.
Pemerintah Dorong Ekosistem Vokasi Terintegrasi
Direktur Pembinaan Kelembagaan Vokasi Pekerja Migran Indonesia KP2MI, Abri Danar Prabawa, mengatakan program SMK Go Global merupakan bagian dari upaya pemerintah meningkatkan kualitas SDM agar mampu bersaing dan terserap di pasar kerja internasional.
“SMK Go Global ini salah satu bentuk program pemerintah yang tujuan utamanya adalah meningkatkan kompetensi sumber daya manusia yang nantinya mampu bersaing dan terserap di pasar kerja global,” ujar Abri.
Menurut Abri, program tersebut tidak dapat berjalan sendiri. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah desa, lembaga vokasi, SMK dan LPK perlu membangun ekosistem yang terintegrasi, mulai dari pemetaan calon tenaga kerja, pelatihan hingga sertifikasi.
“Kita harus membangun ekosistem yang satu. Tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Kita perlu bekerja bersama untuk menyiapkan SDM yang kompetensinya sesuai dengan kebutuhan pasar kerja global,” katanya.
Jawa Timur, lanjutnya, memiliki modal besar untuk menjadi salah satu pusat penyiapan pekerja migran berkualitas. Jumlah lembaga vokasi dan SMK yang besar menjadi kekuatan yang perlu dioptimalkan. Namun, masih ada sejumlah aspek yang perlu diperkuat, terutama kompetensi spesifik, sertifikasi dan kemampuan bahasa asing. Dengan bekal tersebut, pekerja migran asal Jawa Timur diharapkan mampu naik kelas menjadi tenaga profesional dengan kompetensi yang diakui di negara tujuan.
“Kita memiliki modalitas yang sangat besar dan keunggulan talenta yang cukup baik. Hanya saja, kita perlu menguatkan kompetensi mereka. Salah satunya adalah kompetensi bahasa asing,” jelas Abri.
Karena itu, pemetaan kompetensi akan diarahkan untuk mengetahui jumlah masyarakat yang berminat bekerja ke luar negeri, bidang pekerjaan yang diminati serta kompetensi yang telah dimiliki. Data tersebut kemudian menjadi dasar penyusunan pelatihan dan peningkatan kompetensi. “Kita ingin tahu berapa yang berminat bekerja ke luar negeri, minatnya apa, kompetensinya apa, lalu kita upgrade dan kita siapkan. Mudah-mudahan ini menjadi awal yang baik untuk menyiapkan SDM yang unggul untuk kelas dunia,” pungkasnya.
Melalui SMK Go Global, Jawa Timur diharapkan tidak hanya menjadi daerah pemasok pekerja migran, tetapi berkembang sebagai pusat penyiapan tenaga kerja terampil yang mampu memenuhi kebutuhan industri internasional. Sinergi pendidikan vokasi, lembaga pelatihan, sertifikasi, pemerintah dan dunia usaha menjadi fondasi untuk memastikan tenaga kerja yang dikirim benar-benar kompeten, legal, dan siap bersaing di pasar global.(nov)
