KILASJATIM.COM, Bondowoso – Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Bondowoso mulai memetakan sejumlah target pembangunan yang perlu dikejar hingga akhir 2026 sekaligus menentukan prioritas program untuk 2027.
Pemetaan tersebut menjadi bagian dari pembahasan bersama Komisi III DPRD Bondowoso, terutama untuk melihat prognosis enam bulan ke depan serta mengevaluasi capaian kinerja perangkat daerah berdasarkan target yang telah ditetapkan dalam RPJMD.
Kepala Bapperida Bondowoso, Anisatul Hamidah, mengatakan evaluasi dilakukan untuk mengetahui secara jelas target mana yang sudah tercapai dan mana yang masih membutuhkan percepatan.
“Fokus yang dibahas hari ini adalah bagaimana prognosis enam bulan yang akan datang. Kita bisa melihat target capaian mana yang sudah dan mana yang belum,” ujarnya.
Menurut Anisatul, salah satu perhatian utama pemerintah daerah adalah persoalan infrastruktur dan lingkungan. Khusus sektor lingkungan, persoalan persampahan menjadi isu yang harus segera ditangani agar Bondowoso dapat keluar dari status kabupaten dalam pengawasan.
“Terutama terkait isu lingkungan, pemerintah Kabupaten Bondowoso fokus bagaimana infrastruktur ini bisa tercapai dengan baik. Kemudian isu lingkungan terkait persampahan itu nanti bisa juga teratasi sehingga kita bisa keluar dari kabupaten dalam pengawasan,” jelasnya.
Selain persampahan, keberlanjutan Ijen Geopark juga menjadi perhatian Bapperida. Menurutnya, keberadaan geopark tidak hanya berkaitan dengan status atau pelestarian kawasan, tetapi harus mampu memberikan manfaat ekonomi yang nyata bagi masyarakat.
“Bagaimana upaya untuk mempertahankan Geopark, karena Ijen Geopark itu secara ekonomi salah satunya yang dilihat adalah kebermanfaatannya untuk masyarakat,” katanya.
Bapperida juga mulai memetakan target kinerja masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD). Target tersebut mengacu pada RPJMD yang kemudian dijabarkan dalam RKPD setiap tahun.
Dengan pemetaan itu, Bapperida dapat mengetahui capaian setiap OPD sekaligus mengidentifikasi program yang belum berjalan optimal.
“Kita juga melihat dari target kinerja masing-masing perangkat daerah, capaiannya sejauh ini sampai di mana. Apa yang belum dilakukan, itu yang kemudian kita tingkatkan effort-nya,” terang Anisatul.
Di tengah keterbatasan fiskal daerah, Bapperida mendorong OPD tidak hanya bergantung pada penambahan anggaran. Inovasi dinilai menjadi salah satu kunci untuk menjaga kualitas pelayanan publik.
Anisatul menyebut pemerintah pusat juga memberikan perhatian terhadap kemampuan daerah menciptakan inovasi di tengah keterbatasan fiskal.
“Ketika kita melaksanakan kegiatan dengan menggunakan inovasi daerah, kita bisa lebih memberikan pelayanan kepada masyarakat secara lebih baik,” ujarnya.
Bapperida bahkan tengah mendorong strategi creative financing untuk mengoptimalkan berbagai potensi yang dimiliki pemerintah daerah. Salah satunya dengan memetakan aset daerah yang tidak terpakai namun berpotensi memberikan manfaat ekonomi.
“Ada aset yang tidak terpakai, mana yang memungkinkan untuk bisa disewakan. Itu salah satu cara untuk memanfaatkan aset-aset yang tidak dipakai,” ungkapnya.
Namun, pemanfaatan aset tersebut tetap harus mengikuti ketentuan dan regulasi yang berlaku, termasuk memastikan nilai sewanya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
Dengan berbagai langkah tersebut, Bapperida optimistis target pembangunan Bondowoso dapat terus dikejar meski ruang fiskal daerah masih terbatas. Evaluasi capaian, penguatan inovasi, optimalisasi aset serta penentuan prioritas sejak dini diharapkan menjadi fondasi dalam menyusun program pembangunan 2027 yang lebih efektif dan berdampak langsung bagi masyarakat.
“Optimisme pasti harus ada,” tegas Anisatul.(wan)
