KILASJATIM.COM, Surabaya – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan bahwa data statistik yang akurat, mutakhir, dan kredibel merupakan fondasi utama dalam menyusun kebijakan pembangunan yang tepat sasaran. Karena itu, peran Badan Pusat Statistik (BPS) dinilai semakin strategis sebagai penyedia data yang menjadi acuan pemerintah di berbagai sektor.
Hal tersebut disampaikan Khofifah saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Evaluasi dan Monitoring Pelaksanaan Lapangan Sensus Ekonomi 2026 di Hotel JW Marriott Surabaya.
Rakornas yang berlangsung sejak 25 Juli 2026 itu menjadi forum nasional untuk mengevaluasi pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026, mengidentifikasi tantangan di lapangan, menyusun langkah mitigasi, sekaligus memperkuat sinergi seluruh jajaran BPS dalam menyukseskan pendataan ekonomi nasional.
Di hadapan Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti serta kepala BPS provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia, Khofifah menilai hampir seluruh kebijakan strategis pemerintah tidak dapat dipisahkan dari data yang disusun BPS.
“Hari ini tidak ada rapat strategis tanpa pimpinan BPS. Pertanian, pembangunan, perumahan, infrastruktur, energi hingga kemiskinan semuanya membutuhkan data BPS,” ujar Khofifah, Selasa (28/7/2026).
Menurut dia, posisi strategis tersebut harus menjadi penyemangat bagi seluruh insan BPS untuk terus menjaga kualitas data yang dihasilkan. Sebab, setiap angka statistik akan menjadi dasar pengambilan keputusan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.
Khofifah juga mengungkapkan kedekatannya dengan data BPS sejak masih menjadi anggota DPR RI pada 1992. Saat itu, ia mengaku rutin memanfaatkan berbagai publikasi BPS sebagai referensi dalam menjalankan tugas legislasi, bahkan harus memfotokopi buku-buku statistik karena belum tersedia akses digital.
“Saya ini sejak dulu pengguna dan pencinta data BPS. Perencanaan pembangunan yang baik hanya bisa dilakukan jika didukung data yang valid dan selalu diperbarui,” katanya.
Ia menambahkan, keberhasilan Sensus Ekonomi 2026 menjadi kunci untuk menghadirkan gambaran kondisi ekonomi Indonesia secara lebih komprehensif. Data tersebut nantinya menjadi pedoman dalam merancang berbagai program pembangunan.
Dalam kesempatan itu, Khofifah juga memberikan apresiasi kepada Kepala BPS Provinsi Jawa Timur Herum Fajarwati beserta seluruh jajaran yang dinilai mampu menghadirkan data berkualitas di tengah kompleksitas wilayah Jawa Timur.
Menurut Khofifah, Jawa Timur memiliki tantangan tersendiri karena terdiri atas 38 kabupaten/kota, jumlah terbanyak di Indonesia, dengan karakteristik ekonomi yang sangat beragam. Selain itu, banyak perusahaan besar yang beroperasi di Jawa Timur, tetapi kantor pusatnya berada di Jakarta sehingga proses pendataannya memerlukan perhatian khusus.
Di akhir sambutannya, Khofifah mengapresiasi keputusan BPS RI yang memilih Surabaya sebagai lokasi Rakornas Sensus Ekonomi 2026. Menurutnya, Surabaya sebagai Kota Pahlawan dan Jawa Timur sebagai Bumi Majapahit memiliki nilai historis yang mampu membangkitkan semangat persatuan dan kebangsaan.
Sementara itu, Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti mengapresiasi dukungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Menurutnya, kolaborasi pemerintah daerah dan BPS menjadi faktor penting dalam menghasilkan data statistik yang berkualitas.
Amalia menyebut, hingga saat ini Indeks Kualitas Sensus (IKS) Jawa Timur telah mencapai 55,81 persen atau menempati peringkat kesembilan secara nasional. Ia optimistis hasil Sensus Ekonomi 2026 akan memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai struktur perekonomian nasional sekaligus menjadi panduan bagi pembangunan ekonomi di Jawa Timur maupun Indonesia.
Pada akhir acara, Khofifah bersama Amalia menyerahkan penghargaan kepada para pemenang Indonesian Census Film Festival 2026 sebagai bentuk apresiasi atas partisipasi masyarakat dalam mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. (Den/Fri)
