KILASJATIM.COM, Surabaya – Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak menegaskan akan merekomendasikan penutupan mitra maupun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tidak mematuhi komitmen membeli telur langsung dari peternak.
Pernyataan itu disampaikan Emil saat menemui ratusan peternak telur yang menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Jawa Timur, Senin (29/6/2026). Para peternak memprotes rendahnya harga telur di tingkat produsen dan meminta komitmen penyerapan telur oleh program MBG benar-benar dijalankan.
Emil mengatakan Badan Gizi Nasional (BGN) telah mulai menindaklanjuti kesepakatan penyerapan telur dalam dua pekan terakhir. Namun, di lapangan masih ditemukan mitra dan SPPG yang belum menjalankan komitmen tersebut.
“Masih ada yang patuh membeli langsung dari peternak, tetapi ada juga yang membandel,” kata Emil.
Ia mengaku telah meminta daftar mitra dan SPPG yang tidak menjalankan komitmen tersebut. Menurutnya, pihak yang patuh akan diapresiasi, sedangkan yang melanggar akan direkomendasikan mendapat sanksi.
“Yang punya komitmen akan kami apresiasi. Yang tidak punya komitmen akan kami kejar. Kalau perlu kami rekomendasikan ditutup,” tegasnya.
Selain persoalan penyerapan telur, peternak juga meminta pemerintah memfasilitasi pertemuan dengan Satgas Pangan untuk membahas implementasi kebijakan harga telur di tingkat produsen. Mereka mengaku harga jual di kandang kerap berada di bawah biaya produksi akibat permainan tengkulak dan broker.
Menanggapi tuntutan itu, Emil menyatakan Pemprov Jatim siap menjembatani komunikasi dengan Satgas Pangan dan memfasilitasi dialog bersama Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jawa Timur.
Emil menjelaskan saat ini peternak menghadapi tiga persoalan utama. Pertama, kelebihan pasokan (oversupply) akibat tingginya produksi ayam petelur. Kedua, belum optimalnya pelaksanaan komitmen penyerapan telur oleh Program MBG dengan harga minimal Rp24.000 per kilogram. Ketiga, implementasi acuan harga telur di tingkat produsen sebesar Rp26.500 per kilogram yang dinilai belum berjalan efektif.
“Selama dua minggu sebelum masa libur, komitmen penyerapan itu sudah berjalan. Namun kepatuhan mitra dan SPPG masih bervariasi. Karena itu kami meminta datanya agar bisa diberikan teguran keras,” ujarnya.
Emil berharap koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BGN, Satgas Pangan, dan aparat penegak hukum dapat menghasilkan solusi yang mampu menjaga stabilitas harga telur sekaligus melindungi keberlangsungan usaha peternak di Jawa Timur.(FRI)
