KILASJATIM.COM, Madiun – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mendorong Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) untuk terus naik kelas melalui percepatan hilirisasi produk, penguatan kemitraan usaha, serta pengembangan sistem agroforestri yang berkelanjutan.
Hal tersebut disampaikan Khofifah saat membuka Jambore Perhutanan Sosial Provinsi Jawa Timur 2026 di Alun-Alun Kabupaten Madiun. Menurutnya, pengembangan perhutanan sosial tidak lagi hanya berfokus pada perluasan akses masyarakat dalam mengelola kawasan hutan, tetapi juga harus mampu meningkatkan kesejahteraan melalui penguatan usaha produktif yang memiliki daya saing tinggi.
“Kelompok tani hutan yang kuat harus melahirkan KUPS yang kuat. KUPS yang kuat harus mampu mengembangkan agroforestri yang produktif, menciptakan nilai tambah, dan membuka akses pasar yang lebih luas sehingga kesejahteraan masyarakat sekitar hutan terus meningkat,” kata Khofifah dalam keterangannya pekan ini.
Khofifah menjelaskan, Jawa Timur saat ini memiliki fondasi yang kuat dalam pengembangan perhutanan sosial. Hingga 2025, terdapat 438 Persetujuan Perhutanan Sosial yang tersebar di 24 kabupaten/kota dengan luas kawasan mencapai 196.165 hektare.
Melalui program tersebut, sebanyak 136.421 kepala keluarga telah memperoleh akses pengelolaan kawasan hutan. Dari jumlah tersebut, sekitar 12 persen di antaranya merupakan perempuan yang turut aktif dalam kegiatan perhutanan sosial.
Selain itu, Jawa Timur juga memiliki 880 KUPS atau sekitar 46,38 persen dari total KUPS di Pulau Jawa. Rinciannya terdiri atas 473 KUPS kelas Biru, 364 KUPS kelas Perak, 37 KUPS kelas Emas, dan enam KUPS kelas Platina.
Menurut Khofifah, penguatan kelompok tani hutan dan KUPS telah memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian daerah. Pada 2025, Nilai Transaksi Ekonomi Perhutanan Sosial (NEKON) Jawa Timur mencapai Rp447 miliar atau sekitar 29,36 persen dari total capaian nasional yang mencapai Rp1,5 triliun.
Capaian tersebut menjadikan Jawa Timur sebagai provinsi dengan nilai transaksi ekonomi perhutanan sosial tertinggi di Indonesia.
“Perhutanan sosial di Indonesia yang paling luas ada di Jawa Timur, hampir 30 persen. Nilai transaksi ekonominya juga tertinggi dibanding provinsi lain,” ujarnya.
Salah satu sektor yang menjadi motor penggerak perhutanan sosial di Jawa Timur adalah komoditas kopi. Khofifah menyebut sekitar 62 persen produksi kopi di Jawa Timur ditopang oleh sektor perhutanan sosial. Bahkan kontribusi Jawa Timur terhadap sektor kopi berbasis perhutanan sosial secara nasional mencapai sekitar 60 persen.
Meski demikian, Khofifah menilai tantangan ke depan bukan lagi meningkatkan produksi semata, melainkan menciptakan nilai tambah melalui hilirisasi. Karena itu, KUPS didorong tidak hanya menjual bahan mentah, tetapi juga mengembangkan pengolahan pascapanen, peningkatan kualitas, pengemasan, penguatan merek, hingga perluasan akses pasar.
Dalam Jambore Perhutanan Sosial 2026 juga dilakukan penandatanganan kemitraan usaha, business matching, dan berbagai program pengembangan usaha. Menurut Khofifah, kolaborasi dengan dunia usaha, perguruan tinggi, dan sektor industri menjadi kunci untuk mempercepat hilirisasi sekaligus meningkatkan daya saing produk perhutanan sosial di pasar nasional maupun global. (Den)
