KILASJATIM.COM, Jakarta – Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syaiful Huda mengusulkan agar pemerintah pusat mengambil alih penanganan seluruh pelintasan sebidang kereta api di Indonesia. Usulan itu muncul setelah persoalan pelintasan sebidang dinilai terus berulang akibat tumpang tindih kewenangan antara PT KAI dan pemerintah daerah.
Menurut Huda, selama ini tanggung jawab pengelolaan pelintasan sebidang bergantung pada status jalan yang dilintasi rel kereta. Jika berada di jalan provinsi, kewenangan ada di pemerintah provinsi. Sedangkan pelintasan di jalan kabupaten/kota menjadi tanggung jawab pemerintah daerah setempat.
“Kalau terus lempar tanggung jawab, penanganannya tidak akan maksimal. Saya mendorong semua diambil alih pusat melalui Kementerian Perhubungan,” kata Huda di Gedung DPR RI, Kamis (21/5/2026).
Politikus PKB itu menilai banyak pemerintah daerah kesulitan menangani pelintasan sebidang karena keterbatasan anggaran. Akibatnya, perbaikan maupun pembangunan fasilitas keselamatan sering tertunda.
Padahal, jumlah pelintasan sebidang di Indonesia sangat besar. Berdasarkan data yang disampaikan Huda, terdapat sekitar 3.700 pelintasan sebidang di seluruh Indonesia, dengan hampir 2.500 titik berada di Pulau Jawa.
“Tantangannya memang berat karena jumlahnya ribuan,” ujarnya.
Sorotan terhadap keselamatan pelintasan sebidang menguat setelah kecelakaan antara KRL Commuter Line dan KA Argo Bromo Anggrek di kawasan Bekasi Timur pada April 2026. Insiden tersebut menewaskan 15 orang dan menyebabkan puluhan penumpang luka-luka.
Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto juga menegaskan pemerintah akan melakukan pembenahan besar-besaran terhadap pelintasan sebidang di Indonesia. Pemerintah menilai masih banyak titik pelintasan, khususnya di Pulau Jawa, yang belum memiliki sistem pengamanan memadai.
Prabowo mengatakan pemerintah telah menyiapkan anggaran sekitar Rp4 triliun untuk mempercepat penanganan pelintasan sebidang.
Rencana penanganan itu meliputi pembangunan pos penjagaan resmi dengan petugas khusus, hingga pembangunan flyover dan underpass di titik dengan lalu lintas tinggi.
Langkah tersebut diharapkan dapat menekan angka kecelakaan sekaligus memperbaiki sistem keselamatan transportasi kereta api di Indonesia.(cit)
