Foto Ilustrasi Haji
KILASJATIM.COM, Sidoarjo – Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Sidoarjo mencatat jumlah calon jemaah haji dalam daftar tunggu mencapai 85.164 orang per 4 Mei 2026. Angka tersebut menjadikan Sidoarjo sebagai daerah dengan antrean haji terbanyak di Jawa Timur.
Plt Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Sidoarjo, Eliana, mengatakan tingginya jumlah pendaftar berdampak pada panjangnya masa tunggu keberangkatan calon jemaah baru yang kini mencapai 29 tahun.
Menurutnya, durasi masa tunggu tersebut kini berlaku merata secara nasional setelah pemerintah menerapkan sistem pembagian kuota berbasis waiting list.
“Estimasi sekarang merata secara nasional, semua provinsi sama, 29 tahun. Sejak Kementerian Haji dan Umrah menggunakan basis pembagi melalui waiting list, wilayah dengan jemaah banyak akan mendapatkan kuota besar juga,” ujar Eliana, Kamis (7/5/2026).
Eliana menjelaskan, penentuan kuota keberangkatan sangat dipengaruhi jumlah pendaftar di masing-masing daerah. Sistem tersebut diterapkan untuk menciptakan pemerataan masa tunggu antarwilayah di Indonesia.
Dalam proses pelunasan biaya haji, pemerintah menerapkan dua tahap seleksi, yakni berdasarkan nomor porsi pendaftaran dan kategori prioritas lanjut usia (lansia).
“Tahap satu diperuntukkan bagi urut porsi; siapa yang daftar duluan, dia berangkat duluan. Kemudian ada prioritas lansia yang dijaring oleh sistem berdasarkan usia tertua dan masa tunggu terlama,” katanya.
Ia menambahkan, persaingan pada kategori prioritas lansia di Jawa Timur tergolong sangat ketat karena tingginya jumlah pendaftar usia lanjut.
Bahkan, prioritas lansia termuda yang berpeluang berangkat dari Jawa Timur saat ini masih berada di kisaran usia 85 tahun.
“Kalau di provinsi lain lansianya tidak banyak, otomatis hasil seleksinya beda dengan yang di Jawa Timur. Kita ini waiting list-nya terbanyak se-Jatim, bahkan nasional,” tuturnya.
Panjangnya antrean haji di Sidoarjo menunjukkan tingginya minat masyarakat untuk menunaikan ibadah haji. Namun di sisi lain, kondisi tersebut juga menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah dalam menjaga pemerataan kuota dan pelayanan jemaah di seluruh daerah.(TAM)
