KILASJATIM.COM, Surabaya – Realisasi penyaluran program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) beras mencapai 371,2 ribu ton hingga April 2026. Pemerintah memastikan distribusi berjalan tanpa jeda pada awal tahun, berbeda dengan pola sebelumnya yang kerap terhambat transisi anggaran.
Direktur SPHP Badan Pangan Nasional (Bapanas) Maino Dwi Hartono menjelaskan, penyaluran awal tahun merupakan kelanjutan program 2025, sebelum program baru 2026 mulai digulirkan pada Maret.
Sepanjang Januari–Februari, penyaluran mencapai 221 ribu ton. Sementara periode Maret hingga 25 April terealisasi 150,2 ribu ton, sehingga totalnya menembus 371,2 ribu ton.
Untuk mempercepat distribusi, pemerintah memperluas kanal penyaluran. Salah satunya dengan melibatkan distributor, termasuk BUMN dan BUMD, serta memperkuat peran pemerintah daerah.
“Penyaluran kini juga didorong melalui ritel modern dan tetap diprioritaskan ke pengecer pasar rakyat agar lebih merata,” kata Maino dalam keterangannya, Kamis (30/4/2026).
Langkah ini didukung oleh stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang mencapai lebih dari 5 juta ton—tertinggi dalam beberapa tahun terakhir—hasil dari penyerapan produksi dalam negeri.
Di sisi harga, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH) beras di 109 kabupaten/kota pada pekan keempat April. Namun, Bapanas menilai hanya 52 daerah yang mengalami kenaikan harga melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET), atau sekitar 14,65% dari wilayah yang dipantau.
Secara nasional, harga beras medium masih berada dalam batas HET, bahkan cenderung menurun dibandingkan tahun lalu. Per 28 April, harga di Zona I tercatat Rp12.998 per kg, Zona II Rp13.618 per kg, dan Zona III Rp14.957 per kg—seluruhnya lebih rendah dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.
Dengan stok yang kuat dan distribusi yang diperluas, pemerintah optimistis program SPHP dapat menjaga stabilitas harga beras sekaligus memastikan pasokan tetap terjangkau bagi masyarakat.(cit)
