KILASJATIM.COM, Surabaya – Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang menjerat Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo menjadi sinyal serius bagi tata kelola pemerintahan di Jawa Timur. Kasus ini menambah daftar kepala daerah di Jatim yang tersandung perkara korupsi pasca-Pilkada 2024.
Sebelumnya, Wali Kota Madiun Maidi dan Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko juga terjaring OTT Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menanggapi hal itu, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak menilai persoalan bukan lagi pada sistem, melainkan implementasi di lapangan, terutama terkait integritas individu.
“Kerangka pengawasan sebenarnya sudah ada, mulai dari pengadaan barang dan jasa hingga pengelolaan anggaran. Tapi masih ada celah di praktiknya,” kata Emil di sela Musrenbang Jatim di Surabaya, Selasa (14/4/2026) malam.
Emil menyebut, berbagai instrumen pencegahan yang disiapkan KPK sudah cukup komprehensif, termasuk sistem merit birokrasi dan pengawasan aset daerah. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada komitmen aparatur.
Karena itu, Pemprov Jatim akan memperkuat pengawasan sekaligus mendorong pembenahan budaya integritas di lingkungan pemerintah daerah.
Selain evaluasi internal, pemerintah juga diminta lebih responsif terhadap pola-pola baru praktik korupsi yang terus berkembang. Setiap indikasi penyimpangan, kata Emil, harus segera ditindaklanjuti agar tidak meluas.
Rentetan OTT ini menjadi pengingat keras bagi seluruh penyelenggara pemerintahan di Jawa Timur untuk menjaga integritas serta memastikan pengelolaan anggaran berjalan transparan dan akuntabel.(FRI)
