KILASJATIM.COM, Banyuwangi – Pemerintah Kabupaten Banyuwangi meminta toko retail modern ikut berkontribusi bagi daerah. Selama ini, sektor tersebut dinilai belum memberikan sumbangan langsung terhadap pendapatan asli daerah (PAD).
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemkab Banyuwangi, M.Y Bramuda, mengatakan toko modern memang tidak dikenakan pajak daerah sesuai aturan yang berlaku.
“Toko modern tidak membayar pajak ke daerah,” ujarnya, Kamis (9/4/2026).
Menurut dia, pajak yang dibayarkan pelaku usaha retail berupa Pajak Penghasilan (PPh) disetorkan ke pemerintah pusat melalui kantor pajak, bukan ke kas daerah.
Meski demikian, pemerintah daerah menilai sektor ini tetap perlu memberi kontribusi karena beroperasi dan memperoleh keuntungan di Banyuwangi.
Sejumlah skema disiapkan, mulai dari program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), sumbangan pihak ketiga, hingga membuka ruang penjualan bagi produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lokal.
“Kami dorong mereka ikut berkontribusi, formatnya akan dibahas bersama,” kata Bramuda.
Untuk mendukung skema tersebut, pemerintah daerah akan mengkurasi produk UMKM agar memenuhi standar dan layak masuk ke jaringan retail modern.
Dalam waktu dekat, pelaku UMKM juga akan dipertemukan dengan pengelola toko modern. Skema yang ditawarkan berupa konsinyasi atau jual titip.
“Pembayaran bisa satu atau dua minggu, nanti dibicarakan. Pemerintah hanya memfasilitasi,” ujarnya.
Langkah ini melengkapi kebijakan sebelumnya terkait pembatasan jam operasional toko modern. Retail berjejaring kini hanya diperbolehkan buka pukul 10.00 hingga 21.00 WIB.
Aturan tersebut diterapkan untuk memberi ruang bagi UMKM lokal agar tetap bisa bersaing dan berkembang di tengah ekspansi toko modern.
Ke depan, kontribusi sektor retail modern diharapkan tidak hanya pada aktivitas ekonomi, tetapi juga mendukung penguatan pelaku usaha lokal di daerah.(cit)
