KILASJATIM.COM, Surabaya – Gangguan pasokan minyak dan gas global akibat konflik di Timur Tengah mulai berdampak luas. Korea Selatan dan Filipina mengambil langkah cepat untuk mengantisipasi potensi krisis energi.
Presiden Korea Selatan Lee Jae Myung menyerukan kampanye penghematan energi nasional. Langkah ini diambil menyusul terganggunya pasokan migas akibat konflik Iran yang memukul distribusi global.
Pemerintah mulai dari sektor publik dengan membatasi penggunaan kendaraan dinas. Sementara di sektor swasta, pembatasan masih bersifat sukarela, namun berpotensi diperketat jika situasi memburuk.
Masyarakat juga diminta menerapkan pola hemat energi, mulai dari mengurangi durasi mandi hingga mengatur waktu penggunaan listrik.
Di sisi industri, pemerintah akan meminta 50 perusahaan pengguna energi terbesar menekan konsumsi, termasuk melalui pengaturan jam kerja dan efisiensi operasional.
Untuk menjaga pasokan listrik, Korea Selatan akan mengaktifkan kembali lima reaktor nuklir mulai Mei, melonggarkan pembatasan pembangkit batu bara, serta memperluas energi terbarukan.
Langkah ini diperkirakan dapat menghemat hingga 14.000 ton atau sekitar 20 persen konsumsi harian gas alam cair (LNG) untuk pembangkit listrik.
Namun, tekanan tetap besar. Sekitar 70 persen impor minyak Korea Selatan bergantung pada jalur Selat Hormuz yang kini terganggu akibat konflik.
Meski memiliki cadangan sekitar 190 juta barel, analis menilai stok tersebut berpotensi cepat tergerus, bahkan bisa tidak cukup untuk dua bulan jika krisis berlarut.
Sementara itu, Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. resmi menetapkan status darurat energi nasional.
Keputusan ini diambil melalui Perintah Eksekutif Nomor 110, menyusul meningkatnya risiko gangguan pasokan energi global.
“Status darurat memungkinkan pemerintah mengambil langkah cepat dan terkoordinasi,” ujarnya.
Pemerintah Filipina langsung membentuk tim khusus untuk memastikan distribusi bahan bakar dan kebutuhan pokok tetap terjaga.
Langkah lain yang diambil antara lain mempercepat impor minyak, termasuk rencana pembelian tambahan 1 juta barel untuk memperkuat cadangan.
Saat ini, Filipina hanya memiliki stok energi sekitar 45 hari berdasarkan tingkat konsumsi normal.
Selain itu, pemerintah juga menyiapkan anggaran tambahan guna meredam dampak ekonomi, termasuk potensi lonjakan inflasi akibat kenaikan harga energi.
Tekanan domestik pun mulai terasa. Kenaikan harga bahan bakar memicu rencana aksi mogok dari pekerja transportasi dan penumpang sebagai bentuk protes terhadap kondisi tersebut.
Langkah cepat Korea Selatan dan Filipina mencerminkan meningkatnya kekhawatiran terhadap krisis energi global. Dengan ketergantungan tinggi pada impor migas, stabilitas pasokan dan harga energi kini menjadi isu krusial yang berpotensi berdampak langsung pada ekonomi dan masyarakat, Pemerintah Indonesia? (cit)
