KILASJATIM.COM, Banywuangi – Pemerintah Kabupaten Banyuwangi memperkuat sistem keamanan wilayah melalui integrasi CCTV lintas sektor guna meningkatkan ketertiban sosial dan percepatan respons darurat. Kebijakan tersebut disampaikan Bupati Ipuk Fiestiandani saat Deklarasi Banyuwangi ASRI di Grand Watudodol, beberapa hari lalu.
Program integrasi CCTV ini melibatkan pemerintah daerah, Polresta Banyuwangi, serta sektor swasta. Sistem tersebut dirancang untuk mempercepat deteksi kejadian di lapangan, memperkuat pengawasan wilayah, serta mendukung stabilitas keamanan masyarakat secara menyeluruh.
“Integrasi CCTV dari pemerintah daerah, dari Polresta dan juga dari swasta, akan mempercepat respons terhadap setiap kejadian,” ujar Ipuk.
Selain integrasi CCTV, Pemkab Banyuwangi juga mengoptimalkan aplikasi Smart Kampung sebagai sistem layanan dan pengaduan masyarakat berbasis digital. Inovasi ini memungkinkan masyarakat menyampaikan laporan secara cepat dan terintegrasi dengan perangkat daerah terkait.
Pemerintah daerah turut memperkuat layanan call center 112 sebagai “kentongan digital” untuk mempercepat penanganan kondisi darurat di tengah masyarakat.
“Dengan konsep ini Banyuwangi akan aman wilayahnya, tertib sosialnya, dan masyarakat menjadi bagian dari sistem tangguh bencana,” tutur Ipuk.
Sebagai bagian dari penguatan ketahanan wilayah, Pemkab Banyuwangi juga mendorong pembentukan program Desa Tangguh Bencana (Destana). Program ini difokuskan pada peningkatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi potensi bencana melalui sistem mitigasi berbasis desa.
Melalui penguatan sistem keamanan terpadu tersebut, pemerintah daerah menargetkan terciptanya stabilitas wilayah, ketertiban sosial masyarakat, serta percepatan penanganan kondisi darurat secara terkoordinasi dan berkelanjutan.
Program ini juga menjadi bagian dari strategi pembangunan daerah yang menitikberatkan pada keamanan wilayah, penguatan pelayanan publik digital, serta peningkatan ketahanan masyarakat dalam menghadapi berbagai potensi risiko.(zul)
